Friday, 16 November 2018

Perbolehkan Becak di Jakarta, Anies Dinilai Melangkah Mundur

Rabu, 17 Januari 2018 — 18:16 WIB
Razia becak di Jakarta Utara. (dok)

Razia becak di Jakarta Utara. (dok)

JAKARTA ( Pos Kota) – Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghidupkan kembali becak di Ibukota dinilai merupakan langkah mundur. Tak lama lagi, wajah Jakarta akan semakin semrawut oleh maraknya angkutan gowes roda tiga ‎yang ditarik abang-abang dari daerah.

Kritikan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto dan pakar transportasi Ellen Wulan Tangkudung. “Pemprov DKI sebenarnya tidak terlalu urgen untuk mengizinkan becak beroperasi. Lebih baik konsen membangun sistem angkutan lingkungan yang terintegrasi dengan sistem angkutan utama,” ujar Wahyu di gedung DPRD, Rabu (17/1).

“Sekarang kan sudah dicoba OK Otrip. Silakan dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat,” kata politisi Hanura sambil meminta Gubernur Anies‎ agar bertanggung jawab mengendalikan keberadaan becak, jangan sampai beroperasi di jalan raya. DKI juga tidak perlu memberikan subsidi becak untuk mengangkut penumpang dari rumah menuju Angkot. “Kalau hal ini direalisasi tentu yang bayar pajak juga bisa marah,” tandasnya.

Kepala Laboratorium Transportasi Jakarta Ellen Tangkudung menilai Anies melangkah mundur. “Daripada menghidupkan becak, lebih baik menggarap serius soal bajaj, apalagi angkutan ini sudah ramah lingkungan pakai BBG,” ujar pengamat dari Universitas Indonesia.

Kebijakan Anies tentu saja akan mengundang banyak pengangguran dari berbagai daerah untuk menjadi abang becak di Jakarta. Kalau keberadaan becak semakin marak, maka akan menimbulkan masalah sosial baru. Kebanyakan tukang becak itu selama mengadu nasib di Jakarta tidak punya tempat tinggal tetap. Di luar jam kerja mereka tidur di becak yang diparkir sembarangan di depan rumah warga atau di kawasan Pasar. Kemudian mereka buang hajat sembarangan sehingga mengganggu lingkungan.

Sebelumnya, Gubernur Anies mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan salah satu realisasi janji kampanye yang pernah dilakukan bersama Jaringan Rakyat Miskin Kota (Jarkot). “Selain itu juga memberikan rasa keadilan bagi semua lapisan masyarakat untuk beraktivitas di Jakarta,” ujarnya.

Tidak itu saja, Anies juga boleh disebut melanggar Perda yang masih berlaku dan belum dicabut atau direvisi. “Jika Gubernur saja melanggar Perda apakah warga nanti tidak ikut-ikutan,”kata seorang warga. (joko)