Friday, 23 August 2019

Pencari Suaka Terlantar di Kalideres, DPRD: Itu Kewenangan Imigrasi

Jumat, 19 Januari 2018 — 19:05 WIB
Puluhan pencari suaka asal Afganistan, Somalia dan Sudan bergerombol di trotoar depan Rumah Tahanan Detensi Imigrasi di Jl Peta Selatan, Kalideres, Jakbar. (Rachmi)

Puluhan pencari suaka asal Afganistan, Somalia dan Sudan bergerombol di trotoar depan Rumah Tahanan Detensi Imigrasi di Jl Peta Selatan, Kalideres, Jakbar. (Rachmi)

JAKARTA (Pos Kota) – Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali meminta agar Direktorat Jenderal Imigrasi segera menindaklanjuti permasalahan pencari suaka yang terlantar di Kalideres, Jakarta Barat.

Ashraf menilai permasalahan tersebut bukan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena menyangkut keimigrasian.

(Baca: Keleleran di Trotoar, Pencari Suaka Dapat Bantuan dari Masyarakat)

“Segera dong pemerintah yang menangani masalah, Imigrasi ambil tindakan. Ini kan bukan tanggung jawab Pemerintah DKI, ini tanggung jawab pemerintah lewat imigrasi,” katanya kepada poskotanews.com, Jumat (19/1/2018).

Ashraf juga meminta agar Direktorat Jenderal Imigrasi menyelidiki akses masuk dari orang yang terusir dari negaranya itu. Menurut Ashraf, masuknya warga negara lain ke Indonesia tanpa adanya proses imigrasi yang jelas merupakan permasalahan yang serius.

“Kita harus tanya bagaimana dia masuk ke negeri kita. Melalui pintu siapa? UNHCR atau melalui mana, turis atau apa? Negara itu harus tahu persis dia masuk dari mana. Kalau dia masuk dari UNHCR dia diasramakan,” tandas Ashraf.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI itu menambahkan meski bukan kewenangan Pemprov DKI, bantuan kemanusiaan tetap harus diberikan. Dalam hal ini Dinas Sosial DKI Jakarta dapat menampung sementara puluhan pencari suaka yang diantaranya adalah anak-anak dan kaum perempuan itu.

“Ya, Atas nama kemanusiaan. Mungkin nanti ditampung sementara. Bisa saja dinas sosial menampung itu,” pungkas Ashraf. (ikbal/win)