Wednesday, 23 May 2018

Kisruh Hanura Langsung Berdampak ke Sengketa Pilkada di Purwakarta

Sabtu, 20 Januari 2018 — 12:34 WIB
Panwaslu Purwakarta gelar musyawarah sengketa pilkada dikantornya

Panwaslu Purwakarta gelar musyawarah sengketa pilkada dikantornya

PURWAKARTA (Pos Kota) – Panwaslu Purwakarta mulai memproses sengketa Pilkada diwilayahnya melibatkan bapaslon Rustandie-Dikdik dengan KPUD setempat.

“Sudah, sudah, dalam sepekan ini sudah dua kali musyawarah penyelesaian sengketa dikantor panwaslu,” ujar Ketua Panwaslu Purwakarta Oyang Este Binos, kemarin.

Menurutnya, pertemuan pertama dan kedua mendengar dari masing masing berselisih paham antara pemohon bapaslon Rustandie-Dikdik dan termohon KPU. “Pekan depan, kita agendakan mendengar keterangan saksi,” jelasnya.

Asep, kuasa hukum pemohon, menyoroti penolakan KPU terhadap pendaftaran pemohon sebagai tindakan inkonstitusional. “KPU melanggar UU Pemilu. Pada tahapan pendaftaran, tidak diperkenanan menolak bapaslon,” ungkapnya.

Sementara itu, kuasa hukum KPU, Abhsar Kartabrata menegaskan tindakan termohon sudah benar dan sesuai aturan. “Fokus kita yang pertama daftar itu yang sah. Kita mengakui bapaslon Anne-Aming,” kata dia.

Abhsar menambahkan, pihaknya tidak ingin masuk terhadap munculnya SK ganda dikeluarkan DPP Hanura. “Kita tak mau tahu urusan itu,” kelit dia.

Sengkarut Pilkada Purwakarta ini dipicu munculnya SK ganda DPP Hanura. SK pertama pertanggal 7 Januari jatuh ke bapaslon Anne-Aming ditandatangani Ketum OSO dan Sekjen Sarifudin Sudding.

Dua hari kemudian 9 Januari, DPP Hanura kembali mengeluarkan SK untuk bapaslon Rustandie-Dikdik ditandatangani Ketum OSO dan Wasekjen Heri L Siregar. SK terakhir diterbitkan dilengkapi dengan surat pencabutan untuk bapaslon Anne-Aming. Inilah yang kemudian menggelinding jadi sengketa di Pilkada Purwakarta. (dadan/win)