Sunday, 21 July 2019

KPK Tetapkan Bupati Halmahera Timur Jadi Tersangka Suap Proyek di Kementerian PUPR

Rabu, 31 Januari 2018 — 19:35 WIB
Gedung KPK. (julian)

Gedung KPK. (julian)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Halmahera Timur, Rudy Erawan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016.

“KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan lagi seorang tersangka, yaitu RE, Bupati Halmahera Timur periode 2010-2015 dan periode 2016-2021,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2018).

Penetapan tersangka terhadap Rudy, Saut menjelaskan, berdasarkan pengembangan perkara yang telah menjerat 10 tersangka dalam kasus ini. “RE merupakan tersangka ke 11 dalam kasus ini. Sebelumnya KPK telah menetapkan 10 orang lainnya sebagai tersangka,” ujar Saut.

Saut mengatakan selaku bupati, Rudy diduga menerima hadiah atau janji atau suap, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji atau suap tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Diduga suap diberikan oleh Mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran Hi Mustary. Sementara, uang suap itu diduga berasal dari beberapa kontraktor, salah satunya Direktur Utama PT WTU, Abdul Khoir.

“Sebagian uang tersebut kemudian diberikan oleh AHM (Amran) kepada RE (Rudy),” imbuh Saut.

Tak hanya itu, Saut menambahkan, Rudy juga diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Atas perbuatannya, Rudy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b, atau pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Kasus ini berasal dari adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Januari 2016 silam terhadap eks anggota DPR RI, Damayanti Wisny Putranti. Kemudian KPK menjerat 10 tersangka.

Yakni Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir, mantan Anggota DPR‎ RI, Damayanti Wisnu Putranti; swasta, Julia Prasetyarini; Ibu Rumah Tangga, Dessy A Edwin.

Kemudian, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran Hi Mustary; Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, Sok Kok Seng.

Serta empat Anggota DPR RI lainnya yakni, Budi Supriyanto; Andi Taufan Tiro; Musa Zainuddin; dan Yudi Widiana Adia. (julian/yp)