Monday, 26 August 2019

Dugaan Korupsi Arsip SD dan SMP, Polres Jaksel Tetapkan Jadi 4 Tersangka

Jumat, 9 Februari 2018 — 13:44 WIB
Kapolres Jakarta Selatan,  Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto, memberikan keterangan.(adji)

Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto, memberikan keterangan.(adji)

JAKARTA – Polres Jakarta Selatan menetapkan tersangka empat tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah SD dan SMP Sudin Pendidikan Jakarta Selatan, Jumat (9/2/2018) namun keempatnya tidak ditahan oleh polisi.

Ketiga tersangka tersebut yakni Pemilik CV MMM, SS, pemilik PT ECB, K dan A. nama yang selama ini melakukan pekerjaan dalam pekerjaan proyek. Sementara seorang PNS Pemkot Jaksel TS, 55, yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jaksel.

Kapolres Jakarta Selatan,  Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto,  menegaskan total tersangka berjumlah 4 orang dalam kasus tersebut. TS melakukan korupsi saat dirinya menjabat sebagai Kasie Sarana dan Prasarana (Sarpras) Sudin Pendidikan Jaksel.

Saat ini dirinya telah pindah dan menjabat sebagai Kasie KIR Dishub Jagakarsa.

(Baca: Polres Jaksel Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Arsip SD dan SMP)

 

Modus korupsi yang dilakukan oleh TS adalah menggelembungkan harga dan menetapkan nilai harga prakiraan sendiri (HPS) tanpa survei terlebih dahulu. “Diduga korupsi ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 2.947.205411,50 (sebelumnya ditulis Rp 2,8 miliar). Dana yang dikorupsi merupakan anggaran Sudin Pendidikan Jaksel tahun anggaran (TA) 2014,” tegasnya didampingi Kasat Reskrim Polres Jaksel AKBP Bismo Teguh Prakoso dalam jumpa pers.

Menurut kapolres, keempatnya tidak ditahan karena membutuhkan waktu proses penyidikan. “Seperti audit, periksa saksi-saksi, kami menunggu hasil P21 nantinya untuk ketiga tersangka,” paparnya.

Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa surat perjanjian kontrak kegiatan pengadaan yang ditandatangani oleh Suhartono, Kamjudin dengan Togu pada Desember 2014 dan dokumen lainnya. Kasus ini telah masuk ke tahap pelimpahan berkas ke Kejari Jaksel.

TS dijerat pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

(adji/sir)