Saturday, 26 May 2018

Jika Putusan MK Bau Politik ‘Esuk Dele, Sore Jadi Tempe’

Sabtu, 10 Februari 2018 — 6:40 WIB
pansusank

KAMIS lalu MK bikin keputusan mengejutkan. MK menilai bahwa KPK bagian dari eksekutif, sehingga bisa diangket DPR. Padahal jaman ketua MK Mahfud MD (2008-2013), MK memutuskan bahwa KPK independen, bukan bagian eksekutif. Jika Ketua MK Arief Hidayat pernah lobi-lobian dengan Komisi III, patut diduga putusan “esuk dele sore tempe” ini sudah berbau politik.

Menyusul “perang” antara KPK dengan DPR, karyawan KPK termasuk juga ICW mengajukan uji materi ke MK soal berhak tidaknya DPR mengangket KPK. Ironisnya, sementara gugatan masih berjalan, ternyata ada kabar bahwa Ketua MK Arif Hidayat mendekati Komisi III DPR.

Isu berkembang bahwa ada tawar menawar atau barter di sana. Arief Hidayat ingin didukung untuk jadi Ketua MK lagi, sementara DPR berkeinginan bahwa tindakannya mengangket KPK dinilai sesuai konstitusi.

ICW termasuk yang punya dugaan seperti itu. Kok ternyata benar. Kamis lalu MK menolak gugatan karyawan KPK dan ICW, dalam arti bahwa tindakan DPR mengangket KPK sudah sesuai konstitusi. Keputusan ini memang tidak bulat. Ada 4 hakim MK yang disenting opinion, sedangkan yang pro DPR ada 5 hakim termasuk Ketua MK sendiri.

DPR yang berharap KPK melemah, tentu saja bergembira ria atas keputusan MK tersebut. Sebaliknya KPK menjadi sangat berduka, karena ke depan akan selalu diganggu DPR, manakala tindakannya merugikan para politisi Senayan itu. Mantan Ketua MK Mahfud MD juga kaget dan kecewa atas putusan MK sekarang.

Dulu Mahfud MD pernah memutuskan bahwa KPK bukan bagian eksekutif, kok sekarang kok dibilang oleh Arief Hidayat Dkk sebagai bagian dari eksekutif. Apa MK sekarang sudah terkontaminasi Senayan, sehingga putusannya berbau politik: esuk dele sore jadi tempe.

Sejak Ketua MK dipegang Arief Hidayat, banyak keputusan yang kontroversial yang tak berpihak pada pemberantasan korupsi. Misalnya membolehkan politik dinasti dalam Pilkada, membolehkan KPK diangket DPR. Dan yang merepotkan KPU, adalah putusan MK bahwa parpol lama pun harus diverifikasi ulang. Karena proses Pemilu sudah berjalan, seyogyanya putusan itu berlaku untuk Pileg 2024.

Adakah di antara pembaca yang masih ingat iklan sabun cap tangan tahun 1960-an? Teks iklan itu mirip dengan kondisi MK sekarang. Bila dulu teks itu berbunyi: nyata benar bedanya bila dicuci dengan sabun sunlight. MK sekarang: nyata benar bedanya bila diputuskan oleh Ketua MK Arief Hidayat. -gunarso ts