Friday, 19 October 2018

Trump : Pembangunan Pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Persulit Proses Perdamaian

Senin, 12 Februari 2018 — 14:09 WIB
Presiden AS Donald Trump.(dok)

Presiden AS Donald Trump.(dok)

AMERIKA SERIKAT – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menilai pemukiman Yahudi yang dibangun Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur berpotensi mempersulit proses perdamaian negara itu dengan Palestina.

Trump mendesak Israel untuk bersikap ‘seksama’ soal pemukiman.

Kepada surat kabar konservatif Israel, Yisrael Hayom, ia mengaku tidak yakin, baik Palestina maupun Israel siap memulai perdamaian.

Pernyataan Trump itu dimuat dalam Yisrael Hayom edisi Ahad kemarin, setelah Desember lalu ia memicu kemarahan Palestina karena kebijakan AS menyebut Yerusalem Timur sebagai ibu kota Israel.

Presiden ke-45 AS itu mengancam membekukan bantuan kemanusiaan jika Palestina menolak perundingan damai dengan Israel.

Ketika Pemimpin Redaksi Yisrael Hayom, Boaz Bismouth, menanyakan rencana AS mengeluarkan skema perdamaian AS-Palestina, Trump berkata, “Kami terus memantau perkembangan yang terjadi.”

“Saat ini masyarakat Palestina belum ingin berdamai, mereka belum menuju ke arah itu,” ujar Trump.

“Sementara Israel, saya pun tidak yakin mereka tertarik menggelar perdamaian. Jadi AS akan menunggu sembari melihat yang akan terjadi,” tambahnya.

Ketika ditanya apakah AS menyertakan pemukiman Israel dalam rencana perdamaian itu, Trump berkata, “Kami akan terus membicarakannya.”

“Pemukiman penduduk itu sangat dan akan terus memperkusut proses perdamaian. Jadi saya menilai Israel harus sangat berhati-hati dengan program pemukiman,” ucapnya.

Selama ini presiden Trump justru dianggap mendukung program pemukiman Israel. Beberapa saat setelah terpilih, namun belum dilantik, ia mengecam pemerintah Obama yang bersikap abstain dalam resolusi PBB yang mengecam pembangunan pemukiman Israel.

Lebih dari 600 ribu orang tinggal di sekitar 140 pemukiman yang dibangun sejak pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada tahun 1967.

Merujuk hukum internasional, program pembangunan desa dan rumah-rumah itu ilegal, walaupun Israel menyangkalnya.(Tri)