Wednesday, 19 September 2018

Baru Saja Dirampungkan DPR, UU MD3 Digugat ke MK

Selasa, 13 Februari 2018 — 19:48 WIB
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar

JAKARTA  – Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang baru saja dirampungkan di paripurna DPR akan segera digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh koalisi masyarakat sipil.

Unsur masyarakat sipil yang akan menggugat di antaranya,  Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah yang akan mengajukan gugatan ke MK.

Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah,  dan juga pendiri Madrasah Antikorupsi,  Dahnil Anzar Simanjuntak,  disahkannya Revisi UU MD3 oleh DPR RI menyeret Indonesia Ke era kegelapan demokrasi.

Dahnil mengatakan UU MD3 dengan 3 tambahan pasal tersebut, menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi, ternyata para politisi kita ingin berkuasa tanpa batas, bahkan mau mempersulit proses hukum dan memperoleh kekebalan hukum, dan anti kritik.

“Watak otoritarian menjadi virus yang menyebar dan menjangkit semua politisi. DPR dan partai politik bagi saya kehilangan otoritas moral untuk bicara demokrasi, serta hak masyarakat sipil,” kata dia.

Ia menambahkan publik tidak boleh berdiam diri, hak-hak dasar kita akan dengan mudah dirampas “DPR  ingin memiliki kekuasaan tanpa batas, dan ingin memperoleh kekebalan hukum serta mengendalikan hukum tersebut,” terang Dahnil.

“Saya akan memerintahkan seluruh Kader Pemuda Muhammadiyah untuk tidak memilih Parpol yang telah menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi dan hukum tersebut,” Dahnil menegaskan.

Guru Besar Universitas Islam As-Syafiiyah (UIA) Prof Ahmad Mubarok menilai DPR dengan UU MD3 tersebut maka melakukan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya,  termasuk melakukan praktik korupsi.

“Betul kata Gus Dur,  DPR itu seperti kanak-kanak. Mereka membuat aturan untuk kepentingannya,”  terang Mubarok.

Sebab itu,  lanjut dia,  UU MD3 tersebut harus digugat ke MK. Karena aturan tersebut akan sulit bagi anggota DPR untuk diproses hukum ketika mereka melakukan penyimpangan,  seperti korupsi atau perbuatan amoral lainnya. (Johara/win)