Thursday, 20 September 2018

Periksa DPR Perlu Izin MKD dan Presiden, MD3 Digoyang

Selasa, 13 Februari 2018 — 22:32 WIB
Mahkamah Konstitusi-n

JAKARTA –Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (13/2) mengesahkan hasil revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Tapi, baru saja disahkan, UU yang terkesan telalu memagari DPR itu mendapat respon kritis datang dari sejumlah masyarakat. Bahkan ada yang sudah menyiapkan untuk menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka berpendapat UU yang baru disahkan DPR itu dinilai bertentangan dengan nilai demokrasi di Indonesia. Salah satu kelompok masyarakat yang akan mengajukan gugatan ke MK adalah Erwin Natosmal Oemar dari Indonesian Legal Roundtable.

Diantara pasal yang dipermasalah adalah Pasal 122 huruf k. Dia berencana mengajukan uji materi melalui MK karena dianggap bertentangan dengan UUD. Pasal 122 hurup K itu mengatur mengenai kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang bisa bertindak terhadap seseorang, kelompok atau badan hukum apabila dianggap menghina DPR maupun anggota DPR.

Selain itu juga pasal 245 yang mengatur tentang pemeriksaan anggota DPR. UU MD3 mengharuskan adanya pertimbangan MKD. Selain itu juga perlunya izin bagi aparat penegak hukum dari presiden apabila ingin melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR. Pasal ini sebelumnya sudah dibatalkan oleh MK.

“Ada sejumlah aktivis lain yang mempunyai pandangan serupa untuk menggugat pasal ini untuk diajukan uji materi,” ujar Erwin.(us)