Saturday, 20 October 2018

Calon Tunggal Pilkada Tak Cerminkan Demokrasi

Rabu, 14 Februari 2018 — 5:40 WIB

POTENSI calon tunggal dalam Pilkada dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada Pilkada tahun 2017 lalu, terdapat 9 daerah yang memiliki pasangan calon tunggal. Tahun ini, berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat 10 daerah yang hanya memiliki pasangan calon tunggal. Artinya pilkada di 10 daerah hanya diikuti oleh satu pasangan calon (paslon), dua di antaranya adalah Kota Tangerang dan Kabupetan Tangerang.

Peningkatan jumlah calon tunggal pada Pilkada yang digelar Juni mendatang, masih bisa terjadi, mengingat masih ada 4 daerah lagi yang memiliki calon tunggal, yang hingga kini masih verifikasi lebih lanjut. Dua daerah yaitu Lebak dan Bone masih proses karena keputusan panwaslu, sementara dua daerah lainnya, Deli Serdang dan Kapuas harus membuka kembali pendaftaran.

Jika hasil akhir tetap sama, maka jumlah daerah yang menggelar pilkada dengan pasangan calon tunggal menjadi 14. Ini peningkatan yang cukup siginifikan.

Pasangan calon tunggal memang tidak dilarang karena undang – undangnya memungkinkan. Hanya saja pilkada yang hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal akan merusak nilai – nilai demokrasi.

Masyarakat dihadapkan kepada satu pilihan pasangan calon, tak ada pilihan alternatif untuk calon yang lain. Kalau paslon yang ada tak sesuai dengan kehendak hatinya, maka pilihan akan diberikan kepada kotak kosong.

Repotnya lagi, karena paslon yang ada tak sesuai dengan hati nuraninya, maka calon pemilih tidak hadir ke tempat pemungutan suara ( TPS). Kondisi ini mendorong peningkatan angka golput, kepersertaan pemilih menjadi rendah. Ini membahayakan perkembangan demokrasi.

Di sisi lain, bisa saja terjadi, ada gerakan mengisi kotak kosong karena calon tunggal tidak mempreseantasikan kehendak rakyat. Jika ini yang terjadi maka menjadi bahan kajian bagi parpol pengusung agar ke depan lebih esktra hati – hati dalam mengusung kadernya menjadi calon kepala daerah.

Yang perlu menjadi catatan, meski regulasi membolehkan pasangan calon tunggal, hendaknya dihindari. Sebab, dengan calon tunggal berarti tak ada persaingan, artinya demokrasi tidak jalan. Ibarat pertadingan menang walk out, menang sebelum bertanding, mesti dalam pilkada ada kemungkinan berbalik.

Hal lain yang perlu diantisipasi adalah mencegah kemungkinan terjadinya politik transaksional.

Ini menjadi tangggung jawab bersama, tidak saja petugas panwaslu, juga masyarakat pemilih. Mengingat tak adanya calon lain, maka tim pemantau dari parpol pendukung calon yang berbeda. Mungkinkah muncul tim pemantau dari kotak kosong? Bahan renungan bagi kita semua. ( *).