Sunday, 27 May 2018

Kasus Suap APBD Malang, KPK Periksa Selusin Saksi

Rabu, 14 Februari 2018 — 16:59 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah,(julian)

Juru Bicara KPK Febri Diansyah,(julian)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015. Tak tanggung-tanggung hari ini, Rabu (14/2/2018), penyidik memanggil 12 saksi untuk diperiksa bagi tersangka Mochamad Arief Wicaksono, bekas Ketua DPRD Kota Malang.

Selusin saksi itu adalah Wakil Walikota Malang, Sutiaji; dan Anggota DPRD Kota Malang fraksi Golkar, Bambang Sumarto. Selanjutnya, Pemilik CV Dwi Tunggal, Hariyadi; Pemilik CV Menara Utama, Fitrianingsih; Pemilik CV Barokah Jaya, Subandi; Pemilik CV Esas Segitigma, Ajad Sudrajad; dan Pemilik CV Bonanza, Nurhayati.

Lalu Pemilik CV Rexa Bangun Utama, Anna Yulitasari; Pemilik CV Duta Prima Teknik, Sukarno Yudho Arisandi; Pemilik CV Ngadeg Dewe, Bambang Suprayitno; Pemilik Nyiur Utama Raya, Moch. Ali Imron; dan Pemilik CV Fiko Tama, Suherno

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, 12 saksi itu dibutuhkan keterangannya oleh penyidik. “KPK memerlukan keterangan tambahan dari para saksi tersebut, untuk melengkapi pemeriksaan MAW,” ujar Febri.

Sebelumnya, Jumat (11/8/2017), KPK mengumumkan penetapan status tersangka kepada Mochamad Arief Wicaksono terkait dugaan penerimaan suap.
Dia disangka menerima Rp700 juta dari Jarot Edy Sulistyono, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang.

Pemberian itu terindikasi ada kaitannya dengan pengalihan anggaran dalam pembahasan APBD-P Kota Malang, tahun anggaran 2015. Politisi PDI Perjuangan itu juga diduga menerima Rp250 juta, dari Hendrawan Maruszaman Komisaris PT ENK.

Uang suap itu diduga terkait proses penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang senilai Rp98 miliar, dalam APBD Kota Malang tahun anggaran 2016. Atas perbuatan yang disangkakan, Arief Wicaksono terancam pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 4 tahun, dan paling lama 20 tahun penjara. (julian)