Saturday, 17 February 2018

Minta Rumahnya Dikembalikan, FKPPPC-2 Unjuk Rasa

Rabu, 14 Februari 2018 — 11:37 WIB
Aksi damai yang dilakukan warga yang di gusur dari rumah dinas. (Ifan/Tri)

Aksi damai yang dilakukan warga yang di gusur dari rumah dinas. (Ifan/Tri)

JAKARTA (Pos Kota) – Puluhan orang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Putra-Putri Penghuni Asrama Cijantung 2 (FKPPPC-2) berunjukrasa di jalan Anyelir Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (14/02/2018).

Hal itu dilakukan karena sebelumnya mereka diusir dari rumah yang dihuni selama ini.

Sambil membentangkan poster, mereka meminta dikembalikan hak untuk menempati kembali rumah yang berada di Komplek Cijantung 2. Pasalnya mereka merupakan keturunan atau anak-anak pahlawan pejuang kemerdekaan RI.

Ketua FKPPPC-2, Ida Soenar Indarti mengatakan, aksi damai yang dilakukan merupakan upaya menyampaikan aspirasi dan meminta hak mereka yang dirampas.

Terlebih, aksi yang dilakukan kala itu secara tidak manusiawi dan melanggar aturan pengosongan rumah. “Kami diusir dari rumah, padahal ini hak kepemilikan rumah kami di wilayah Cijantung 2 Jakarta Timur,” katanya, Selasa (14/2/2018).

Menurut Ida, beberapa waktu lalu petugas dari Kodam menggusur rumah mereka. Setelah eksekusi penggusuran itu, hingga saat ini mereka tidak memiliki tempat tinggal dan terpaksa mengontrak.

“Saat ini kami cuma mengontrak di rumah yang disewa hanya satu bulan. Sisanya kami tanggung sendiri,” ujarnya.

Dikatakan Ida, ia pun menyayangkan kenapa pelanggaran yang memalukan itu harus terjadi kepada anak-anak pahlawan pejuang kemerdekaan. Terlebih, profesi orangtua mereka adalah berperang,  bertaruhkan darah dan nyawa untuk negeri ini.  Hal ini tidak di pandang oleh Kodam, kami menjadi tuna wisma dan menderita lahir batin,” ungkapnya.

Ida Soenar Indarti dengan tegas menyatakan, FKPPPC 2 menuntut menteri pertahanan RI bertanggungjawab untuk mengembalikan dan membiarkan FKPPC-2 memperoleh hak-haknya.

“Penyelesaian Cijantung  2 harus dengan dasar UU, bukan peraturan kedinasan. Karena tidak terbukti tanah tersebut bukan milik Kodam,” tandasnya. (Ifand/tri)