Friday, 20 September 2019

DPD Kecam Akrobat Politik Usai Final Piala Presiden

Senin, 19 Februari 2018 — 8:00 WIB
istimewa

istimewa

JAKARTA  – DPD (Dewan Perwakilan Daerah) kecam akrobat politik yang terjadi usai final Piala Presiden, di Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (17/2/2018) malam.

Demikian disampaikan anggota DPD Provinsi DKI Jakarta Prof Dailami Firdaus, di Jakarta, Minggu sore (18/2).

Dia menilai adanya kejanggalan dalam prosesi kemenangan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak ikut turun ke podium mendampingi Presiden Jokowi, karena dilarang Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden).

Padahal, lanjut Dailami, di Piala Presiden Tahun 2015 saat Persib Bandung menjadi juara, di tempat yang sama yaitu GBK, Presiden Jokowi didampingi oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Walikota Bandung Ridwan Kamil juga Ahok Sebagai Gubernur Jakarta.

“Menurut saya ini menjadi Point’ yang sangat menggelitik dan di media sosial beredar video, Bang Anies Baswedan terlihat ditahan atau dilarang oleh Paspampres untuk tidak turun kepodium,” Dailami menerangkan.

Ia menambahkan sebagai Senator DKI Jakarta sekaligus Putra Daerah sangat kecewa dengan dilarangnya Anies turun kepodium apalagi pemenangnya dalam pertandingan tersebut Kesebelasan Persija, tim dari Jakarta.

Dailami juga berharap polemik ini tidak berkepanjangan karena dunia olah raga harus dipisahkan dari dunia politik agar para atlit fokus kepada prestasi dan mengharumkan nama bangsa serta daerahnya. “Setidaknya melalui olahraga kita akan paham mengenai arti kata sportifitas dalam setiap pertandingan apapun,” kata Dailami.

Dailami yang juga dewan pembina Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) mengutip Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2010 tentang keprotokolan, bahwa dalam hal acara eesmi dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Artinya Gubernur Anies Baswedan sudah seharusnya turut mendampingi Presiden dipodium dalam Prosesi kemenangan.

(johara/sir)