Saturday, 26 May 2018

Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah Digeledah KPK

Selasa, 20 Februari 2018 — 22:27 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melacak peran Bupati Lampung Tengah (Lamteng), Mustafa, dengan menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus suap terhadap pimpinan dan anggota DPRD Lamteng.

“Penggeledahan untuk kepentingan pengembangan penyidikan perkara TPK (tindak pidana korupsi) suap kepada Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah 2018, penyidik melakukan penggeledahan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (20/2/2018).

Penggeledahan, kata Febri, dilakukan di empat lokasi, tiga hari lalu. Yaitu Kantor Bupati Lamteng, Rumah Dinas Bupati, Kantor DPRD Lamteng, dan Kantor Dinas Binamarga dan Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

“Geledah dilakukan oleh tiga tim secara paralel pukul 10.00 hingga 15.00 WIB,” ujarnya.
Hasilnya, penyidik mengamankan sejumlah dokumen diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

“Dari lokasi tersebut penyidik menyita sejumlah dokumen terkait pengajuan pinjaman kepada PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur),” imbuh Febri.

Penggeledahan itu sekaligus untuk mengembangkan kasus dugaan suap kepada DPRD Kabupaten Lamteng guna memuluskan persetujuan pinjaman daerah pada APBD Kabupaten Lamteng tahun anggaran 2018.

Persetujuan untuk pinjaman dari Pemda Lamteng itu untuk salah satu BUMN yakni PT SMI sebesar Rp300 miliar yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan empat orang tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Bandar Lampung, dan Lamteng. Awalnya KPK menetapkan 3 orang tersangka yakni Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamteng, J Natalis Sinaga; Anggota DPRD Lamteng, Rusliyanto; dan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lamteng, Taufik Rahman.

KPK menyangka Taufik sebagai pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Natalis dan Rusliyanto selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah itu, KPK menetapkan Bupati Lamteng Mustafa sebagai tersangka. Penetapan tersangka calon gubernur (cagub) Lampung tersebut merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di Jakarta, Bandar Lampung, dan Lamteng pada Rabu hingga Kamis kemarin pekan lalu.

Bupati Mustafa diduga memberikan arahan untuk menyediakan uang sejumlah Rp900 juta dari kontraktor untuk memenuhi permintaan pihak DPRD Lamteng Rp1 miliar. Sedangkan sisanya Rp100 juta, disediakan dari dana taktis Pemda Lamteng.

“Jadi diduga arahan bupati itu agar uang diambil atau diperoleh dari kontraktor sebesar Rp900 juta dana taktis Dinas PUPR sebesar Rp100 juta dengan total Rp1 miliar,” ujar Febri.
KPK menyangka Mustafa selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. (julian/b)