Wednesday, 19 December 2018

Soal Tanah Abang, PDIP Ajukan Hak Interpelasi kepada Anies

Jumat, 23 Februari 2018 — 16:02 WIB
Bus Tanah Abang Explorer.(timyadi)

Bus Tanah Abang Explorer.(timyadi)

JAKARTA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan hak meminta keterangan atau interpelasi terhadapo Gubernur DKI Anies Baswedan akan segera diajukan. Gembong mengatakan hak interpelasi dapat diajukan kepada pimpinan DPRD DKI pekan depan.

Hak interpelasi yang dimotori Fraksi PDI Perjuangan itu buntut dari kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penataan kawasan Tanah Abang.

“Sudah jalan mungkin minggu depan keliatannya sudah mulai digelar. Karena sudah beberapa orang yang kemarin sudah lakukan koordinasi mereka sudah tanda tangan dan sebagainya. Persyaratan kelihatannya sudah terpenuhi,” ujar Gembong kepada poskotanews.com, Jumat (23/2/2018).

Gembong menjelaskan persyaratan pengajuan hak interpelasi adalah minimal didukung 15 anggota dari setidaknya dua fraksi. Sejauh ini Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Nasdem sudah menyatakan dukungannya. Gembong memastikan persyaratan tersebut telah terpenuhi.

Lebih lanjut Gembong mengklaim, bebebrapa anggota dewan lima hingga enam fraksi di DPRD juga telah ikut mendukung interpelasi.

“Banyak lah, ada beberapa, bukan hanya Itu, 4, 5 atau 6 fraksi. Jadi bukan bukan hanya PDIP dan Nasdem. Dan ini kan hak anggota bukan hak fraksi,” ungkap Gembong.

Gembong menegaskan bergulirnya interpelasi di DPRD murni hanya terkait kebijakan Anies terhadap Tanah Abang. Gembong memastikan tidak ada maksud lain dalam pengajuan interpelasi.

“Intinya interpelasi ini hanya kita bicara minta penjelasan kepada Gubernur berkaitan dengan kebijakan yang diputuskan itu. Kita gak akan ada agenda lain. Agenda temen-temen yang saya koordinasikan hanya bagaimana kebijakan bisa dievakuasi kembali. Hanya sebatas persoalan Tanah Abang,” pungkas Gembong.

Menurutnya interpelasi bisa saja berhenti di tengah jalan jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mencabut kebijakannya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik membantah klaim Gembong. Taufik menyebut fraksi yang mendukung hanya PDI Perjuangan dan Nasdem sehingga persyaratan pengajuan interpelasi tidak akan terpenuhi.

“Kan interplasi tuh prosesnya panjang. Siapa yang setuju? Saya sebutin nih Gerindra nggak, PKS nggak, PPP nggak, Golkar nggak Demokrat nggak. Ya PDIP sama Nasdem berapa (kursi)?” ujar Taufik.

Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra juga tidak mempermasalahkan bergulirnya hak interpelasi itu. Menurut Taufik interpelasi tersebut tidak mencerminkan pembelaan terhadap rakyat kecil Jakarta.

“Interplasi mah biasa itu. Cuma saya mengingatkan kaki lima ini program untuk rakyat kecil. DPRD nanti dianggap nggak berpihak sama rakyat,” tandas Taufik. (ikbal/b)