Thursday, 24 May 2018

Banyak Perusahaan di Jakarta Belum Masuk Program BPJS Ketenagakerjaan

Senin, 26 Februari 2018 — 22:41 WIB
Peserta penataran soal BPJS Ketenagakerjaan berfoto bersama. (joko)

Peserta penataran soal BPJS Ketenagakerjaan berfoto bersama. (joko)

JAKARTA – Banyak pekerja penerima upah di Jakarta yang belum masuk program BPJS Ketenagakerjaan. Pemprov DKI diharapkan mampu mendorong perusahaan swasta untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta asuransi kecelakaan kerja tersebut.

Hal itu dikatakan Kordinator Wilayah Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Korwil MP-BPJS) DKI Jakarta, M Syarif pada acara penataran terkait BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin (26/2/2018). “Ini tujuan penataran untuk mendorong pemerintah maupun perusahaan untuk memasyarakatkan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Syarif yang juga anggota DPRD DKI Jakarta.

Sebab, dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka pekerja informal maupun formal akan memiliki jaminan kala mengalami musibah yang mengakibatkan sakit, cacat tetap, atau meninggal dunia. “Setidaknya, biaya untuk berobat ditanggung oleh BPJS sehingga keluarganya tak harus mengeluarkan kocek pribadi,” tambahnya.

Kordinator Nasional (Kornas) MP BPJS, Hery Susanto, mengapresiasi Syarif dkk yang menggelar acara tersebut. “Setelah ini diharapkan anggota langsung membentuk kepengurusan Koordinator Cabang (Korcab) MP BPJS. Minimal di lima kota se-Jakarta. Lalu, menjalin sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kelapa Gading, Pepen S. Almas, menyatakan, pihaknya siap bersinergi dengan MP BPJS DKI untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Kami sambut baik komitmen untuk jadi agen Perisai. Dengan jadi Perisai, punya peran ke masyarakat untuk memberi kesadaran untuk jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya dalam acara yang diikuti sekira 60 Anggota MP BPJS DKI.

Pepen menjabarkan, empat dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dilaksanakan PBJS Ketenagakerjaan. Perinciannya, jaminan kecelakaan kerja (JKK), kematian (JK), hari tua (JHT), dan pensiun (JP). Sisanya, dikelola BPJS Kesehatan.

Dia menambahkan, tiap pekerja formal dan informal memiliki risiko. Untuk itu, harus memiliki jaminan, agar lebih tenang. Peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan 48 kali gaji kala mengalami kecelakaan kerja dan meninggal dunia. “Tapi kalau meninggal biasa, ahli waris dapat Rp24 juta. Kalau ada anak yang sekolah, tambah beasiswa Rp12 juta,” imbuhnya. Pepen melanjutkan, premi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja formal dan informal cukup terjangkau. (joko/yp)