Wednesday, 19 September 2018

Bamsoet Sebut Isu SARA dan Politik Uang Bisa Merusak Kualitas Demokrasi

Rabu, 28 Februari 2018 — 16:13 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo  (timyadi)

Ketua DPR Bambang Soesatyo (timyadi)

JAKARTA –  Dalam Pileg   dan Pilpres 2019  ditenggarai akan marak dengan  isu politik SARA dan politik uang, sehingga bisa  merusak kualitas demokrasi, kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet).

“Ancaman demokrasi berupa rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa akan tinggi dalam tahun politik ini. Sebab, saat ini sudah mulai terlihat upaya untuk memecah-belah persatuan bangsa dan merusak kerukunan antar umat beragama,” tegas Bamsoet dalam keterangannya pada wartawan, Rabu (28/2/2018).

Bamsoet mengingatkan adanya  pola-pola penyerangan terhadap tokoh, pemuka agama serta rumah ibadah,  menjadi salah satu bukti upaya memecah persatuan dan merusak kerukunan antar umat beragama.

“Pola-pola seperti ini pernah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Modus yang dipakai antara lain dengan menggunakan isu dukun santet di Banyuwangi, 1996 sehingga korban kiai menjadi korban,” ujarnya.

Bamsoet berharap pilkada, pileg dan pilpres tak hanya prosedural, tapi memiliki makna substansial yang mencerminkan proses demokrasi berkualitas.  Terlebih Pilkada serentak di 171 daerah tahun 2018 ini akan lebih dinamis, karena melibatkan 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

“Politik uang dan politik transaksional harus dihindari dan tinggalkan untuk mewujudkan demokrasi yang beradab dan berkualitas,” tegasnya.

Dalam konteks demokrasi yang berkualitas kata dia, masyarakat Indonesia dapat menyaksikan proses pemilu yang ideal dari para peserta pemilu, yakni dengan mengedepankan ide, program serta visi dan misi.

“Pastinya, semua parpol akan all out mengkampanyekan pasangan calon yang diusungnya kepada masyarakat. Hal tersebut sangat berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat yang dapat menimbulkan ancaman keamanan,” ujar Bamsoet. (rizal/tri)