Friday, 23 August 2019

Kepala BPK Kepulauan Babel Rampung Diperiksa KPK

Rabu, 28 Februari 2018 — 0:10 WIB
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (julian/dok)

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (julian/dok)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Arif Agus, Selasa (27/2/2018).

Arif diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, Arif diperiksa sebagai saksi fakta terkait proses audit tahun 2006. Dalam hal ini ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafrudin Arsyad Tumenggung.

Adapun materi pemeriksaan terkait peran Arif sebagai auditor. Ia ditanyakan seputar hasil audit yang dia kerjakan terkait kinerja BPPN dan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) Sjamsul Nursalim.

“Saksi merupakan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemeriksaannya hari ini terkait peran yang bersangkutan sebagai auditor yang melakukan audit terkait kinerja BPPN dan PKPS Sjamsul Nursalim,” ujar Febri, melalui pesan singkat, Selasa (27/2/2018) malam.

Pemeriksaan sekaligus guna melengkapi berkas acara pemeriksaan (BAP) Syafrudin. “Sebagai bagian dari proses merampungkan berkas dan bukti-bukti dalam ksus SKL BLBI terhadap BDNI untuk tersangka SAT,” imbuhnya.

KPK telah menerima laporan audit BPK terkait kerugian negara atas kasus korupsi tersebut. Dalam laporan itu, kerugian negara yang tadinya senilai Rp3,7 triliun membengkak berdasarkan hasil restruksturisasi dari BPK.

“Jadi, auditnya sudah kita terima, dan indikasi kerugian keuangan negara final dari hasil audit itu, sekitar Rp4,58 triliun,” kata Febri, beberapa waktu lalu.

Seharusnya, nilai kewajiban yang mesti diselesaikan oleh Sjamsul Nursalim sebesar Rp4,8 triliun. Adapun rincian tersebut terdiri dari Rp1,1 triliun yang ditagihkan kepada petani tambak, sementara Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan oleh BPPN dan tidak ditagihkan ke Sjamsul Nursalim.

Namun, usai dilakukan proses lelang terhadap aset BDNI yang telah disita negara oleh PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA), aset senilai Rp1,1 triliun yang dibebankan pada petani tambak ternyata hanya bernilai Rp220 miliar. Jadi, sisanya Rp4,58 triliun terhitung menjadi kerugian negara.

Meski Sjamsul Nursalim terhitung masih memiliki kewajiban untuk melunasi utang sebesar itu, Kepala BPPN yang saat itu dijabat oleh Syafrudin Arsyad Tumenggung justru tetap menerbitkan SKL kepadanya.

Syafruddin Arsad Temenggung telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI pada 25 April 2017.

Atas perbuatannya itu, Syafruddin disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. (julian/b)