Sunday, 22 July 2018

Dengarkan Musik Juga Dilarang

Berkendara Sambil Merokok Bisa Didenda Rp750 Ribu dan Pidana Tiga Bulan

Kamis, 1 Maret 2018 — 15:30 WIB
ilustrasi

ilustrasi

JAKARTA –  Hati-hati merokok sambil mengemudi. Selain bahaya,  bisa kena tilang dan denda Rp750 ribu atau pidana tiga bulan.

Hal itu disampaikan oleh Kasubdit Bin Gakkum Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto.

Menurutnya,  kebiasaan para pengendara tersebut bisa menurunkan konsentrasi saat berkendara dan bisa menimbulkan kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas lain.

“Kegiatan tersebut kan bisa mengurangi konsentrasi, jadi tidak boleh merokok karena membahayakan. Apapun alasannya,  secara aturan hukum tidak boleh. Konsekuensi logis dia yang nanggung pelanggaran itu sendiri,” kata Budiyanto kepada poskotanews.com, Kamis (1/3/2018).

Menurutnya, aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106 ayat (1) juncto Pasal 283 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Bahkan lanjut Budiyanto, dalam Undang-Undang tersebut juga diatur dilarang mengkonsumsi alkohol, narkotika, dan mendengarkan musik atau radio saat berkendara.

Dikutip dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 berbunyi, bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Sedangkan dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750 ribu.

“Termasuk musik kan juga bisa menurunkan konsentrasi juga itu,” kata Budiyanto.

Sebaiknya, fasilitas musik yang ada dalam mobil bisa digunakan saat kendaraan berhenti atau saat istirahat di lokasi yang tidak menimbulkan kemacetan.

Ditambahkan Budiyanto, sosialisasi terus dilakukan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya untuk memberikan pemahaman kepada pengendara agar mematuhi aturan saat mengemudi. Namun, peran masyarakat dan stake holder terkait juga disebut sangat berpengaruh.

“Jadi, seharusnya dalam rangka menyadarkan mereka (pelanggar) harus ada peran serta masyarakat, kan di dalam UU nomor 22 Pasal 256 diatur bagaimana masyarakat berhak dalam penegakkan lalu lintas dan angkutan jalan untuk memberikan kritikan, masukan, saran yang berkaitan dengan LLAJ. Jadi tanggungjawab kita semua bukan hanya polisi tapi seluruh stake holder dan komponen masyarakat,” tutup dia. (Yendhi/tri)