Monday, 26 August 2019

KPK Tetapkan Walikota Kendari dan Ayahnya jadi Tersangka

Kamis, 1 Maret 2018 — 17:44 WIB
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan saat berikan keterangan pers

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan saat berikan keterangan pers

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun dan anaknya Walikota Kendari, Adriatma Dwi Putra, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Kendari, Sultra, tahun 2017-2018.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan, penetapan tersebut ‎berdasarkan hasil pemeriksaan 1×24 jam dilanjutkan gelar perkara menyusul operasi tangkap tangan (OTT) di beberapa lokasi di Kendari, Sultra, Selasa (27/2/2018) hingga Rabu (28/2/2018).

KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni mantan Kepala BPKAD Kendari, Fatmawati Faqih dan Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah.

“Diduga sebagai pemberi HAS (Hasmun Hamzah), Direktur Utama PT SBN, dan diduga sebagai penerima ADR (Adriatma Dwi Putra), Walikota Kendari periode 2017-2022; ASR (Asrun), swasta, Cagub Provinsi Sultra, ayah Walikota Kendari; dan FF (Fatmawati Faqih), swasta, mantan Kepala BPKAD,” kata Basaria, saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018).

Konstruksi perkaranya, kata Basaria, diduga Adriatma bersama-sama Asrun menerima hadiah dari Hasmun melalui Fatmawati terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkot Kendari tahun 2017-2018 senilai total Rp2,8 miliar.

“Diduga PT SBN merupakan rekanan kontraktor jalan dan bangunan di Kendari sejak 2012. Januari 2018 ini PT SBN memenangkan lelang proyek Jalan Bungkutoko-Kendari New Port dengan nilai proyek sebesar Rp60 miliar,” ujar Basaria.

Selain itu, Basaria menambahkan, dugaan penerimaan uang atau hadiah oleh Adriatma melalui Fatmawati tersebut diindikasikan untuk kebutuhan kampanye ayahnya, Asrun, sebagai Cagub Sutra pada Pilkada serentak 2018. Asrun sendiri sebelumnya menjabat Walikota Kendari dua periode, 2007-2017.

“KPK sangat menyesalkan peristiwa dugaan suap terhadap kepala daerah yang masih terus berulang. Dan, diduga sama seperti peristiwa tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah belakangan ini KPK menemukan uang suap tersebut diperuntukkan sebagai pendanaan kebutuhan atau kegiatan kampanye ASR dalam Pilkada Serentak 2018,” imbuh Basaria.

Sebelumnya, tim satgas KPK mengamankan 12 orang dalam OTT di Kendari, Selasa (27/2/2018) dan Rabu (28/2/2018). Namun hanya lima orang yang dibawa ke kantor KPK, dan empat orang di antaranya ditetapkan tersangka.

Terhadap Hasmun selaku pemberi, KPK mentersangkakannya melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Adriatma, Asrun dan Fatmawati, sebagai penerima dijerat‎ Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau huruf b UU Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.‎ (julian/b)