Friday, 16 November 2018

Polres Bogor Awasi Politik Uang, Hoax Terkait SARA di Pilkada

Kamis, 1 Maret 2018 — 8:00 WIB
Kapolres Bogor, AKBP Andi M Dicky Pastika

Kapolres Bogor, AKBP Andi M Dicky Pastika

BOGOR – Kepolisian Resort Bogor mewaspadai praktik politik uang jelang Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bogor, serta Pilgub Jawa Barat yang berlangsung tanggal 27 Juni 2018 mendatang.

Polisi mengajak warga Kabupaten Bogor, agar menghindari praktik tersebut, karena ada unsur pidananya.

“Kami dari kepolisian, memberi imbauan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh money politik jelang pilkada Bupati-Wakil Bupati nanti,”kata Kapolres Bogor, AKBP Andi M Dicky Pastika.
Menurut orang nomor satu di jajaran kepolisian Kabupaten Bogor ini, sosialisasi dilakukan, agar masyarakat memahami betul aturan KPU.

Dimana ada area yang harus dihindari masyarakat, karena sanksi hukum bagi yang memberi maupun yang menerima, sama-sama berat.

Imbauan itu disampaikan Kapolres kepada masyarakat melalui media massa maupun turun ke lapangan, melalui anggota disetiap Polsek jajaran.

Selain ajakan menghindari praktik politik uang, polisi mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh isu SARA.

Pendekatan dengan tokoh agama dan masyarakat dan tokoh lainnya mengenai penting kondusifitas.

“Mari kita sukseskan pesta demokrasi secara bermartabat. Polri dan semua elemen, akan saling bersinergi menjaga situasi kondusif menuju pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bogor. Pilkada memilih Bupati dan Wakil Bupati Bogor, harus berjalan aman,”kata AKBP Dicky.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2018 harus menghindari politik uang.

Lembaga anti korupsi ini berharap, calon kepala daerah mengedepankan politik bersih demi mencegah politik balas budi.

“KPK terus mengingatkan kepada seluruh kepala daerah dan calon kepala daerah agar mewaspadai hal ini,”kata juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Febri mencontohkan salah satu bentuk politik balas budi jika calon tersebut terpilih yakni, bagi-bagi fee hasil sejumlah proyek.

“Saat menjabat, disanalah terjadi pembagian proyek,”papar Febri sambil menambahkan, kasus bernuanasa balas budi itu bukan kasus pertama yang ditangani KPK.

KPK berharap, relasi antara tim sukses dan calon kepala daerah jangan sampai memengaruhi kebijakan.

Pejabat daerah yang terlibat suap, dijerat Pasal 12 huruf B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara kalau terlibat kasus gratifikasi, bisa dijerat Pasal 12 huruf B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Sudah ada. Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad. Dia tersangka dalam dua perkara yakni suap dan gratifikasi atas ijin proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kebumen, Jawa Tengah,”ujarnya.
Bagi pihak pemberi gratifikasi dan suap dari pengadaan barang dan jasa APBD, bisa dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.‎
(yopi/sir)