Sunday, 23 September 2018

Ironi, Biayai Pilkada dari Hasil Korupsi

Sabtu, 3 Maret 2018 — 4:55 WIB

BARU dua bulan memasuki tahun 2018,dikenal sebagai tahun pilkada, sudah 9 kepala daerah ditangkap KPK karena terlibat korupsi.

Ironinya beberapa di antaranya menerima suap sebagai modal untuk maju lagi sebagai calon kepala daerah pada pilkada serentak bulan Juni tahun ini.

Setidaknya ada empat kepala daerah yang dijadikan tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat ini sedang nyalon lagi sebagai bupati dalam pilkada Juni mendatang.

Mereka adalah Bupati Jombang, Nyono Suharli, Bupati Subang, Imas Aryumningsih.
Bahkan, Bupati Ngada, Marianus Sae mencalonkan diri sebagai Cagub NTT. Begitu juga Bupati Lampung Tengah, Mustafa, maju menjadi Cagung Lampung.

Kasus terakhir cukup memprihatinkan karena menimpa anak dan bapak. Walikota Kendari, Adriatma Dwi Putra menjadi tersangka korupsi bwrsama ayahnya, Asrun, mantan walikota Kendari yang kini maju menjadi Cagub calon Sultra.

Cukup mengagetkan dan memprihatinkan karena uang hasil korupsi diduga untuk membiayai kampanye pilkada.

Seperti dikatakan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, keduanya menerima hadiah terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkot Kendari tahun 2017-2018 senilai total Rp2,8 miliar.
Diindikasikan, penerimaan uang atau hadiah oleh Walikota Kendari tersebut, untuk kebutuhan kampanye ayahnya, sebagai Cagub Sutra pada Pilkada serentak 2018.

Tak heran jika kita menyesalkan kasus suap yang masih terus terjadi, apalagi terindikasi uang suap digunakan untuk membiayai kampanye pilkada.

Kalau, calon kepala daerah membiayai kampanye berasal dari uang suap, lantas apa yang dapat diharap. Memang kita tidak dapat memprediksi secara pasti bahwa jika terpilih nantinya akan melakukan hal serupa. Tapi, tidak bisa menjamin bahwa kepala daerah dimaksud nantinya akan bersih.

Yang pasti, kalaupun kasusnya tidak terungkap, kemudian misalnya terpilih sebagai kepala daerah, sejatinya sudah cacat secara etika, moral dan agama.

Mengapa banyak kepala daerah yang akan nyalon lagi tergoda korupsi? Jawabnya karena ongkos maju pilkada sangat mahal.

Hasil kajian berbagai lembaga penelitian menyebutkan untuk menjadi bupati setidaknha menyiapkan dana sebesar Rp60 miliar, sedangkan menjadi gubernur tidak kurang dari Rp100 miliar.

Besarnua ongkos politik ini berpotensi menimbulkan money politics. Jika praktik seperti ini masih saja berlangsung, tidak saja merusak ptoses demomrasi, juga berefek kepada hasil pilkada.

Di sisi lain, yang perlu dikritisi adalah praktik money politics, jual beli suara seperti ini tak ubahnya awal sebuah latihan korupsi.

Di sinilah perlunya proses rekrutmen kader parpol yang lebih selektif dan profesional yang berlandaskan pada integritas moral. (*)