Thursday, 20 September 2018

Eksepsi Ditolak, Fredrich Yunadi Harus Ikuti Sidang Sampai Tuntas

Senin, 5 Maret 2018 — 16:27 WIB
Terdakwa Fredrich Yunadi Julian)

Terdakwa Fredrich Yunadi Julian)

JAKARTA – Majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa Fredrich Yunadi, dan tim penasehat hukumnya. Hakim memutuskan melanjutkan sidang merintangi penyidikan kasus korupsi proyek e-KTP yang menjerat mantan pengacara Setya Novanto itu.

“Menyatakan keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa dan keberatan atau eksepsi terdakwa Dr. Fredrich Yunadi SH, LLM, MBA tidak diterima,” kata Ketua Majelis Hakim, Saifuddin Zuhri, membacakan putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (5/3/2018).

Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara tersebut.
“Memerintahkan pada penuntut umum KPK untuk melanjutkan pemeriksan perkara, dan menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir,” imbuhnya.

Putusan sela ini atas pertimbangan eksepsi Fredrich maupun tim penasehat hukumnya. Majelis hakim menilai surat dakwaan yang disusun JPU KPK sudah sesuai ketentuan KUHAP.

“Dalam surat dakwaan sudah dicantumkan waktu dan tempat kejadian perihal pidananya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dakwaan jaksa penuntut umum pada KPK telah memenuhi syarat sahnya surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP,” ujar anggota majelis hakim.

Untuk itu, guna membuktikan apakah Fredrich terbukti bersalah atau tidak atas perbuatan yang didakwakan jaksa penuntut umum KPK, maka harus dilanjutkan ke sidang pokok perkara untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti.

Majelis menilai, poin-poin eksepsi yang disampaikan Frederich dan tim penasehat hukumnya, di antaranya materi eksespsi, sudah memasuki ruang lingkup materi pokok perkara yang seharusnya dibuktikan dalam persidangan pokok perkara.

Begitupun soal dalil bahwa Agus Rahardjo dan dua penyidik KPK, di antaranya Aris Budiman melakukan pemalsuan dan menyalahgunakan wewenang serta melecehkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Melencehkan Harkat Martabat Advokat, majelis menyatakan bukan ruang lingkup materi eksepsi sebagaimana dimaksud Pasal 156 Ayat (1) KUHAP.

Dalam persidangan sebelumnya, jaksa menilai Fredrich hanya meluapkan emosinya dalam eksepsi atau nota keberatan yang dia ajukan.

Beberapa poin yang Fredrich sampaikan dalam eksepsinya antara lain memuat keberatan dirinya selaku pengacara yang merasa tidak dapat dituntut, perbuatan yang dilakukan hanya merupakan ranah kode etik, perbuatan yang didakwakan hanya asumsi, fitnah, palsu, dan memutarbalikkan fakta.

Selain itu, Fredrich juga membantah kenal dengan nama-nama dokter yang disebutkan dalam surat dakwaan. Jaksa menimpali, poin keberatan itu baru dapat dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara.

Fredrich didakwa sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi e-KTP atas tersangka Setya Novanto bersama dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal, dan hipertensi RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo.

Keduanya diduga bekerja sama untuk memasukkan tersangka Novanto ke rumah sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Fredrich didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (julian/yp)