Wednesday, 17 October 2018

KEDAULATAN NEGARA

Senin, 5 Maret 2018 — 6:05 WIB

Oleh H. Harmoko

BAYANGKAN, tiba-tiba sosok Bung Karno berdiri di depan gedung DPR/MPR sambil berorasi, “Hei! Apa yang aku kataken dulu? Awas neokolonialisme! Nekolim! Nekolim! Itu bentuk penjajahan model baru. Bukan saja politik, ekonomi, tapi yang paling mendasar adalah cuci otak!”

Di antara yang melihat adegan itu, entah siapa, ada yang hampir copot jantungnya, mengira dirinya sedang mabuk, atau semacam fly, antara percaya dan tidak tentang apa yang sedang terjadi di hadapannya. Bung Karno berdiri gagah di depannya.

“Katanya kalian mau menjalankan ajaranku, Trisakti. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Mana? Mana?”

Kita semua tiba-tiba sadar, Indonesia kini sedang linglung. Bukan siapa-siapa. Sampai-sampai, negara sekecil Singapura dan Malaysia mencibir kita. Bagaimana tidak? Menentukan arah pembangunan saja, kita pun didikte oleh lembaga asing.

Masih ingat? Banyak UU lahir pascaperubahan UUD 1945 atas kendali LSM asing. Kini asing telah menguasai kita. Data potensi ekonomi, demografi, sosial, budaya, ada di tangan lembaga-lembaga asing. Bung Karno pun menunjuk gedung DPR/MPR yang dibanggakan.

Gedung yang dulu dicap mercusuar itu, perancangannya dilombakan. Terpilihlah gedung yang berbentuk seksi itu. Ada yang meledek itu mewakili selera Bung Karno yang terkenal “jantan”. Tetapi, “Bukan. Bukan begitu. Gedung berbentuk seperti itu adalah simbol rahim bangsa yang bakal melahirkan produk-produk prorakyat. Paham?” teriak Bung Karno.

Oktober tahun lalu, anggaran pembangunan gedung baru DPR plus penataan kawasan parlemen disahkan. Total menelan biaya Rp600 miliar. Yang Rp320,44 miliar untuk pembangunan gedung, selebihnya untuk penataan kawasan parlemen, termasuk alun-alun demokrasi.

Gedung baru itu akan dibangun berbentuk mengangkang, seolah hendak mengangkangi kedaulatan Negara Kesatuan RI, mengangkangi harga diri bangsa, dan terlebih lagi mengangkangi rakyat yang masih banyak sengsara. Kloplah kalau wakil rakyat kita ikut setuju pada gedung mengangkang itu, karena mereka kerap mengangkangi rakyat yang dulu dibujuk dan dikibuli supaya memilih mereka.

Masih ingat? Rencana pembangunan gedung mengangkang itu sempat heboh beberapa tahun silam. Maklum, banyak yang tidak tahu bagaimana prosesnya. Ada yang menyebutkan, United Nations Development Programme (UNDP) yang waktu itu berkantor di gedung DPR berada di balik itu semua. Apa benar begitu? Kalau benar, apa urusannya sampai badan PBB ikut-ikut menentukan rancangan gedung wakil rakyat kita?

Itu semua berpulang pada kualitas kepemimpinan nasional kita, apakah sudah berdaulat, berdikari, atau berkepribadian ataukah masih suka dikangkangi pihak asing karena merasa tersanjung? Banyak orang mau minta tanggapan Bung Karno yang tadi tampak berorasi, tetapi sosok Bung Karno sudah tidak ada. Entah di mana. ( * )