Wednesday, 12 December 2018

RPTRA Distop, DPRD: Jangan Karena Ide Pemerintahan yang Lama

Senin, 5 Maret 2018 — 18:01 WIB
anak-bermain-di-rptra-benhil-toga-2

JAKARTA – Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dinilai masih diperlukan keberadaannya. Selain sebagai ruang publik sebagai tempat interaksi bagi warga, RPTRA juga dinilai sebagai pemenuhan ruang hijau di ibukota.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Pandopotan Sinaga mengatakan pihaknya terus mendorong Pemprov DKI untuk tetap membangun RPTRA. Sebelumnya Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Agustino Darmawan menyatakan pembangunan RPTRA akan dihentikan mulai 2019. Pembanguna RPTRA akan dilakukan terkahir pada tahun ini.

“Kita harus dorong kembali supaya Pemprov tetap, pembangunan RPTRA ada. Terserah bagaimana kebijakan pemprov mencoba mengkomunikasikan supaya CSR membuat RPTRA-RPTRA yang baru. Kalau mereka ajukan anggaran kita dorong supaya anggaran itu disetujui,” katanya di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/3/2018).

Politisi PDI Perjuangan itu menilai RPTRA merupakan program yang bagus dan banyak memberi manfaat. Pandapotan telah mengingatkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk tidak menghapus program yang sudah ada dan dinilai baik.

“Jangan karena itu ide pemerintahan yang lama jadi kita grounded. Justru ide yang bagus itu harus kita kembangkan tingkatkan lanjutkan. Karena kalau kebijakan yang bagus tidak dilanjutkan berarti sama dengan menghambat pembangunan,” tandasnya.

Pandangan yang sama juga disampaikan anggota DPRD DKI dari Fraksi Nasdem, Bestari Barus. Bestrai menilai RPTRA merupakan salah satu lahan terbuka hijua yang masih banyak dibutuhkan di Jakarta. Bestari juga menegaskan tidak mempermasalahkan sumber pendanaan pembangunan RPTRA.

“Menurut saya RPTRA dibutuhkan. Kalau memang ada, ini bukan masalah pendanannya dari mana tapi yang paling penting barangnya ada. Kalau mau pakai uang pribadi gubernur silakan saja. Gak apa-apa. Yang penting barangnya ada,” ujarnya.

Bestari berpandangan pembangunan RPTRA selama ini belum menyeluruh. RPTRA masih dibutuhkan warga yang wilayahnya belum memilli RPTRA. Menurut Bestari idelanya, setiap RW di Jakarta memilki satu RPTRA.

“Masyarakat Jakarta harus diberi pelayanan berkeadilan. Jangan di RW 1 ada di RW 2, RW 3, RW 4 gak ada. Bagaimana caranya? Ya you yang Pemprov, selesaikan, jangan tanya bagaimana caranya kepada kita,” pungkas Bestari.

Diketahui, RPTRA merupakan program Pemprov DKI untuk menghadirkan ruang terbuka hijau di ibukota. RPTRA digeber pembangunannya saat pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama. Menurut data.jakarta.go.id, hingga Oktober 2017 291 RPTRA telah dibangun. (ikbal/b)