Tuesday, 25 September 2018

Anies Diminta Perbanyak Bangun RTH Jika Pembangunan RPTRA Dihantikan

Selasa, 6 Maret 2018 — 15:45 WIB
Pengamat Perkotaan Nirwono dari Trisakti.(joko)

Pengamat Perkotaan Nirwono dari Trisakti.(joko)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diharapkan dapat memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Ibukota, sebagai konseskuensi   dari kebijakannya menyetop pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) untuk tahun anggaran 2019.

Pengamat perkotaan Nirwono Joga mengatakan RTH jauh lebih penting ketimbang RPTRA karena adanya amanat dari UU Tata Ruang yang mengharuskan ketersediaan 30 persen RTH dari total luas wilayah kota.

“Jakarta lebih membutuhkan RTH daripada RPTRA. Ini merupakan tanggung jawab moral bagi Gubernur Anies yang telah menyatakan tidak melanjutkan pembangunan RPTRA,” katanya di Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Nirwono menilai bahwa tindakan Anies menghentikan pembangunan RPTRA lebih banyak berunsur politik.

“Saya nilai hal itu merupakan kepentingan politik, karena RPTRA merupakan ide pembangunan gubernur pendahulu yakni Ahok. RPTRA bukan muncul dari program Pemprov DKI atau SKPD melainkan dari seorang kepala daerah sehingga begitu dia lengser, dengan mudah dihentikan penerusnya,” papar pengamat dari Universitas Trisakti.

Menurutnya, sikap Anies menghentikan RPTRA sudah terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yang tidak memasukkan RPTRA sebagai bagian dari rencana pembangunan melainkan program Taman Pintar.

“Semoga dengan bertambahnya RTH akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Jakarta,” kata Nirwono.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Agustino mengatakan alasan dihentikannya pembangunan RPTRA dirasa jumlahnya sudah mencukupi.

“Secara total Pemprov DKI telah membangun 290 RPTRA yang tersebar di 267 kelurahan.  Pada tahun ini kami juga tengah memprogramkan pembangunan 47 RPTRA, sehingga totalnya nanti berjumlah 337 lokasi,” kata Agustino sambil  menambahkan belakangan ini makin sulit mendapatkan lahan untuk dibangun fasilitas tersebut.

Ia menegaskan pembangunan yang dihentikan adalah yang menggunakan dana APBD. “Kalau ada CSR yang mau bangun silakan saja, tidak dilarang,” jelasnya.

Pihaknya mempersilakan jika swasta ingin membangun RPTRA melalui CSR harus menggunakan lahannya sendiri.

DKI sendiri tahun ini  bakal menambah 47 RPTRA yang menjadi penambahan terakhir di DKI. (joko/tri)