Saturday, 17 August 2019

PMII Lakukan Jihad Konstitusi dengan Gugat Revisi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi

Rabu, 7 Maret 2018 — 15:52 WIB
Ketua Umum PMII Agus Mulyono Herlambang .(Cw4)

Ketua Umum PMII Agus Mulyono Herlambang .(Cw4)

JAKARTA – Tiga pasal ravisi UU MD3 yang digugat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)  dinilai sudah membungkam proses demokrasi di Indonesia.

Ketiga pasal tersebut adalah pasal 73 mengenai keterlibatan Kepolisian untuk memanggil paksa terhadap individu atau kelompok yang merendahkan kehormatan dewan, dan pasal 122 huruf k mengenai ancaman pidana, bagi pihak yang dianggap menghina DPR, serta pasal 245 terkait hal hak imunitas anggota DPR  yang terjerat masalah hukum, yang tak bisa langsung dipanggil penegak hukum tanpa seizin dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Penolakan  melalui  aksi demo dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ini dipandang oleh Ketua PMII Agus Herlambang sebagai bentuk Jihad Kontitusi yang dilakukan untuk mengawal jalannya kontitusi agar sejalan dengan UUD 1945.

Menanggapi hal tersebut Juru Bicara MK Fajar Laksono, menyatakan bahwa menyalurkan aspirasi melalui aksi diperbolehkan Undang-undang. MK juga akan memproses dan  menindaklanjuti gugatan ini  sebagaimana hukum acara yang berlaku.

“Aksi boleh saja sepanjang tak melanggar hukum, untuk permohonan uji materi yang diajukan akan diproses sebagaimana hukum yang berlaku” ungkapnya.

Pada hari ini, Rabu (7/3/2018), PMII melakukan aksi secara serentak di berbagai daerah, untuk menolak revisi UU MD3.  MK dan DPR dijadikan titik pusat dilakukannya aksi para mahasiswa.(Cw4/tri)