Wednesday, 14 November 2018

Hentikan RPTRA = Hambat RTH

Kamis, 8 Maret 2018 — 6:13 WIB

PEMPROV DKI Jakarta mulai 2019 memastikan menghentikan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Dalih Guber Anies Baswedan-Wakil Guernur Sandiaga Uno menyetop program itu karena RPTRA yang sekarang ada sudah memenuhi kebutuhan.

Penghentian program pembangunan RPTRA di permukiman padat penduduk sontak membuat kaget publik. Sebab selama ini kehadiran taman itu banyak manfaatnya. Selain sebagai tempat interaksi sosial, RPTRA bisa menambah asri lingkungan.

RPTRA juga sarana penting bagi anak untuk mengeksplorasi, bersosialisasi, bermain, dan juga belajar. Bukan itu saja, RPTRA bisa digunakan untuk menggelar hajatan sunatan atau pernikahan bagi warga setempat. Pendek kata, RPTRA adalah multi fungsi yang positif.

Data Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta, sejak 2015 hingga 2017, jumlah yang sudah diresmikan 290 RPTRA. Taman-taman itu sejauh ini dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan CSR perusahaan swasta.

Pada 2018 ini, Pemprov DKI Jakarta memprogramkan membangun RPTRA di 47 lokasi dengan menggunakan dana APBD. Setelah itu, pada 2019 tidak ada lagi duit APBD untuk membangun RPTRA.

Keputusan ini banyak mengundang kritik dari publik. Meski di Jakarta sudah ada 291 RPTRA, tetapi 83 kelurahan dari 276 kelurahan hingga kini belum memiliki taman itu. Sejauh ini pembangunan RPTRA sporadis atau tidak merata.

Maka bisa dipahami bila warga yang tinggal di kelurahan yang belum ada RPTRA-nya menyayangkan kebijakan Anies-Sandi menghentikan program pembangunan taman dambaan itu.
Mereka berharap Pemprov DKI Jakarta tetap menghadirkan RPTRA dan tidak alergi terhadap kebijakan gubernur sebelumnya. Bila memang realitanya program sebelumnya itu bermanfaat dan dibutuhkan warga sebaiknya dilanjutkan.

Harapan publik agar program pembangunan RPTRA dilanjutkan patut diperhatikan Anies-Sandiaga karena kehadirannya sangat bermanfaat. Bahkan, seharusnya RPTRA bukan hanya di tinggkat kelurahan, tatapi harus menyebar di 2.706 RW yang ada.

Bukan itu saja dengan tetap memperbanyak RPTRA setidaknya kewajiban pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bisa terkejar. Amanat UU Nomor 26/2007 tentang Tata Ruang, setiap kota termasuk Jakarta, wajib menyediakan 30 persen RTH dari luas wilayahnya. Nyatanya Jakarta hingga kini baru tersedia RTH sekitar 9,98 persen dari total luas wilayah Ibukota 66.233 hektare.

Merujuk fakta itu, tidak ada salahnya bila Pemprov DKI Jakarta mengkaji secara matang kebijakan menyetop pembangunan RPTRA. Sebab, memperbanyak RPTRA secara tidak langsung menambah RTH. Bila kebijakannya sebaliknya yakni menghentikan pembangunan RPTRA berarti sama halnya menghambat bertambahnya RTH. @*