Wednesday, 26 September 2018

Gencarkan Sosialisasi UU IT

Jumat, 9 Maret 2018 — 4:47 WIB

MEMASUKI tahun politik 2018, kasus hate speech atau ujaran kebencian serta penyebaran berita bohong (hoax) melonjak tajam. Meningkatnya jenis kasus tersebut sebelumnya sudah diprediksi Polri, dan telah diantisipasi melalui langkah-langkah penegakan hukum.

Berita-berita bohong, ujaran kebencian dan berita bernuansa provokasi setiap hari berseliweran di dunia maya. Belum lama diunggah, langsung dishare oleh warganet lainnya hingga sangat cepat menjadi viral. Dunia maya dianggap sebagai negeri ‘antah berantah’ tanpa aturan. Padahal, menggunakan internet tetap harus ada etika dan aturan yang wajib dipatuhi.

Penyebar berita bohong pun ditangkapi di berbagai daerah. Mereka datang dari berbagai latar belakang profesi dengan motif berbeda. Mulai dari guru, dosen, ahli IT, remaja pengangguran bahkan juga pelajar. Motif mereka pun cukup beragam. Mulai dari solidaritas pada kelompok, menegakkan ideologi, kepentingan politik, hingga motif ekonomi.

Salah satu tersangka mengaku ia mencari uang dan meraup untung dari banyaknya pembaca postingannya di blog maupun di Facebook. Padahal dampak postingannya bisa membuat gaduh bahkan mengadu domba. Karena berita hoax dan ujaran kebencian, berdampak mengganggu kondusifitas dari berbagai aspek baik ekonomi, politik maupun kamtibmas.
Catatan penting yang perlu digaris bawahi, bahwa penyebar hoax kini tak sedikit dari kalangan remaja bahkan anak di bawah umur. Seperti kasus di Sukabumi, Jawa Barat, belum lama ini seorang pelajar SMA ditangkap polisi dan terancam hukuman 6 tahun penjara atas sangkaan menyebar berita bohong lewat Facebook. Di Malang, seorang siswi SMP ‘nyeleneh’ mengubah isi Pancasila, mempostingnya ke media sosial hingga jadi viral, dan harus berurusan ke polisi.

Undang-undang Informasi Transaksi Elektronika (ITE) nomor 11/2008 sudah tegas diberlakukan, tetapi sebagian masyarakat tetap saja memproduksi berita bohong, fitnah, lalu memviralkannya. Ini pekerjaan penting bagi pemerintah, terutama aparat penegak hukum. Tindakan preventif agaknya harus lebih dikedepankan guna mencegah kasus-kasus hate speech.

Sosialisasi tentang bahaya hate speech serta berita hoax terhadap kamtibmas dan keutuhan bangsa, serta ancaman hukuman yang termuat di UU ITE harus digencarkan. Terutama pada kalangan muda, baik pelajar maupun mahasiswa. Bisa saja mereka hanya ikut-ikutan dan ada rasa ‘bangga’ ikut menyebar berita hoax tanpa mengetahui dampaknya. Tanpa sosialisasi terus menerus, UU ITE tidak akan dikenal masyarakat.

Di sisi lain, tindakan represif berupa penegakan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa tebang pilih. Siapa pun, baik perorangan maupun kelompok, dan dari kalangan manapun harus dihadapkan pada hukum bila melakukan pelanggaran. Karena kalau hukum berat sebelah, maka sama saja menyimpan api dalam sekam, dan pelanggaran-pelanggaran akan terus bermunculan. **