Monday, 25 June 2018

Pilkada Tinggal Tiga Bulan Masih Nekat Korupsi Juga

Jumat, 9 Maret 2018 — 7:02 WIB
pilkada

SEPERTINYA bagi peserta Pilkada terlibat korupsi itu sebuah keniscayaan. Meski di sana sini ada OTT, masih banyak juga yang coba-coba korupsi. Ketua KPK Agus Rahardjo bilang, berdasarkan laporan PPATK, ada 368 transaksi mencurigakan, di mana 90 persen dari penemuan itu bisa menjadikan peserta Pilkada tersangka.

Pilkada langsung itu memang demokrasi padat modal. Seorang calon Kepala Daerah membutuhkan dana puluhan hingga ratusan miliar. Di samping mahar untuk partai pengusung, juga kegiatan kampanye bisa menggerus kantong. Karenanya inkamben peserta Pilkada harus putar otak bagaimana mencari dana itu dengan mudah dan banyak.

Gara-gara itu, selama Februari lalu ada empat Kepala Daerah calon peserta Pilkada 2018 dicokok KPK lewat OTT, masing-masing Bupati Ngada, Bupati Jombang, Bupati Lampung Tengah dan Bupati Subang. Kasusnya sama dan sebangun, terima suap dari berbagai pihak, sehubungan dengan kekuasaan Kepala Daerah.

Tapi nasib empat kepala daerah itu rupanya tak dijadikan pelajaran para peserta Pilkada yang lain. Terbukti PPATK (Pusar Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan) masih juga menemukan lalulintas keuangang yang mencurigakan. Jumlahnya banyak nian, sampai 368 transaksi. Dari jumlah itu terdapat 34 laporan yang bisa menjadikan pelaku penerima transferan menjadi tersangka.

PPATK bisa jereng di mata, karena begitu banyak mengawasi lalulintas keuangan yang mencurigakan. Pilkada tinggal 3 bulan masih coba-coba korupsi juga. Para pelakunya agaknya merasa aman-aman saja, tak menyadari bahwa suap yang bukan dari tangan ke tangan juga sudah dipelototi PPATK. Sekarang mereka yang merasa yakin aksi suapnya takkan terendus, tinggal terima nasib. Batal menjadi Kepala Daerah gara-gara terima suap.

Untuk mencegah para peserta Pilkada terjebak korupsi, sebetulnya KPK berencana mengumpulkan mereka untuk diberi “santiaji” tentang bagaimana jadi Kepala Daerah yang bersih, terbebas dari suap. Kasihan kan, mau menjadi pejabat malah kesasar menjadi penjahat.

Dan inilah ironisnya. Pengarahan belum juga dilaksanakan, mereka sudah banyak yang “mendahului” menjadi praktisi suap. Sepertinya mereka beranggapan bahwa terima suap itu bukan hal memalukan. Apa mau meniru prinsip eks Bupati Bangkalan KH Fuad Amin bahwa suap itu bagian dari rejeki? Amit amit….. – gunarso ts