Wednesday, 19 December 2018

Jangan Biarkan Ketimpangan Sosial

Sabtu, 10 Maret 2018 — 4:48 WIB

KEJAMNYA ibu tiri tak sekejam ibu kota”. Itu pepatah lama, yang pernah populer di tahun 80 –an. Di tahun itu pula, tepatnya 1981 lahir sebuah film dengan judul tersebut yang dibintangi di antaranya pelawak Ateng dan Iskak.

Film komedi tersebut menggambarkan betapa keras dan sengsaranya hidup di Jakarta.
Itu dulu, bagaimana dengan Jakarta sekarang? Jawabnya, pergulatan hidup tetap sama, bedanya pada bentuk dan polanya. Yang pasti, wajah kota Megapolitan makin menawan, maju dan berkembang.

Pertanyaannya kemudian, apakah kemajuan kotanya ikut membahagiakan semua warganya? Jawabnya bisa beragam. Tetapi, ‘Maju kotanya, bahagia dan sejahtera warganya’ itulah yang hendak diwujudkan pemimpin Jakarta saat ini, pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno.

Dalam berbagai kesempatan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan persoalan mendasar yang terjadi di Ibu Kota adalah ketimpangan sosial ekonomi. Status sosial dan ekonomi sebagian warganya maju begitu pesat, sementara sebagian lainnya jauh tersendat – sendat.
Mereka yang kaya raya sehari – hari kasat mata, sebaliknya kemiskinan ekstrem
begitu mudah terlihat dari balik gedung pencakar langit di Ibu Kota.

Jika mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS), sebenarnya persentase angka kemiskinan di Jakarta paling rendah dibandingkan daerah lainnya.

Sejak tahun 2015 hingga 2017 angka penduduk miskin di Jakarta berkutat antara 3,78 persen hingga 3,93 persen.

Data per September tahun 2017 misalnya, angka kemiskinan di Jakarta hanya sebesar 3,78 persen atau 393.00 orang dari total penduduk. Jauh lebih rendah dari angka kemiskinan nasional yang mencapai 10,7 persen. Tercatat penduduk miskin secara nasional mencapai 26,58 juta jiwa per Maret 2017.

Hanya saja persoalan kemiskinan bukan sebatas jumlah dan persentase. Ada dimensi lain yang harus diperhatikan , misalnya soal kedalaman dan keparahan kemiskinan. Sebab, kemiskinan esktrem ini selain akan menumbuhkan kemiskinan struktural, juga menyumbang kian lebarnya ketimpangan. Sementara kita tahu, disparitas sosial akan mendatangkan kerawanan sosial yang berujung kepada gejolak sosial. Itulah sebabnya, program prorakyat (peduli kalangan bawah) perlu diperbanyak dan wajib menjadi prioritas. Jika penyelesainnya sebatas retorika,dapat diduga ketimpangan kian melebar, kian terstruktur. Kalau dibiarkan bisa menjadi bom waktu. (*).