Wednesday, 26 September 2018

Bamsoet: Pemerintah dan BNN Harus Segera Duduk Bersama Revisi UU Narkotika

Minggu, 11 Maret 2018 — 16:00 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo  dan Kepala BNN Heru Winarko

Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Kepala BNN Heru Winarko

JAKARTA – Pemerintah diharapkan segera duduk bersama DPR dan melibatkan BNN untuk revisi UU Narkotika guna memperkuat upaya pemberantasan Narkoba di Indonesia. Pasalnya, peredaran Narkoba saat ini sudah memasuki tahap gawat darurat.

Demikian dikatakan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat bertemu Kepala BNN Heru Winarko di Jakarta, Minggu (11/3/2018).

“Kita tidak boleh setengah hati dalam memberantas peredaran Narkoba. Semua pihak harus berjihad melawan Narkoba. Karenanya, sekali lagi saya meminta kepada pemerintah untuk segera membahasnya dengan DPR bersama BNN,” ujar Bamsoet .

Bamsoet mengungkapkan, DPR tak hanya pasif menunggu draft revisi UU Narkotika dari pemerintah saja. Tetapi, Bamsoet juga sudah meminta Badan Legislasi DPR untuk mengkaji hal-hal apa saja yang perlu direvisi dari UU Narkotika.

“Saya sudah meminta Badan Legislasi DPR mengkaji beberapa permasalahan krusial dalam pemberantasan Narkotika. Seperti, percepatan eksekusi mati bandar narkotika, ketentuan mengenai rehabilitasi pengguna narkotika, serta aturan agar narkoba tidak dijadikan sebagai alat untuk memeras korban,” papar Bamsoet.

Bamsoet mengungkapkan, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari 87 juta populasi anak di Indonesia, 5,9 juta diantaranya menjadi pencandu narkotika, serta 1,6 juta anak dari jumlah tersebut menjadi pengedar.

“Informasi lain yang saya peroleh, terdapat 72 jaringan internasional yang aktif bersaing menjual narkotika di Indonesia. Jaringan internasional ini akan terus mengalami regenerasi pangsa pasar serta sasarannya ditujukan sampai ke tingkat terendah yaitu anak-anak usia 9 tahun,” tutur Bamsoet.

Ia meminta Komisi III DPR RI dan Badan Narkotika Nasional (BNN) serius mengusut tuntas dan menumpas habis jaringan narkotika di Indonesia. Bamsoet juga meminta Komisi II DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Daerah memberdayakan perangkat desa guna mencegah masuknya narkotika ke desa-desa.

“Pemerintah daerah bisa menggunakan sebagian dana desa untuk melakukan sosialisasi mengenai bahaya Narkoba dan mencegah peredaran narkoba,” kata Bamsoet.
(rizal/sir)