Thursday, 21 June 2018

Tempatkan Pejabat Sesuai Keahliannya

Senin, 12 Maret 2018 — 6:21 WIB

16 APRIL 2018 nanti, Anies Baswedan-Sandiaga Uno tepat enam bulan menjabat Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Duet pemimpin di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ini sesudah menjabat gubernur dan wakil gubernur mengisyaratkan merombak pejabatnya.

Perombakan pejabat setelah melewati masa pemerintahannya enam bulan itu mengacu pada UU Nomor 8/2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1/2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota menjadi UU.

Kebijakan memutasi atau mengangkat pejabat merupakan salah satu pondasi sistem kepegawaian Negara. Tetapi tak dipungkiri kadang mengangkat pejabat di pemerintah daerah menimbulkan berbagai masalah.

Mengangkat pejabat sering dipengaruhi kepentingan politik tertentu serta adanya kekuatan luar tanpa memiliki dampak untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik.

Karena itu, mendekati pemerintahan Anies-Sandiaga berusia enam bulan, banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meminta DPRD tidak merecoki perombakan jajaran pejabat. Bukan itu saja, KPK juga didesak memantau perombak pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta itu.

Warning agar DPRD tidak merececoki Anies-Sandiaga saat merombak pejabatnya tentu menarik perhatian publik. Publik kini banyak bertanya ada apa gerangan di balik bakal perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, sehingga muncul warning segala? Apakah ada kasak-kusuk dari oknum Dewan yang bermain dalam perombakan pejabat demi keuntungan pribadi?

Terlepas dari ada atau tidaknya oknum anggota DPRD bermain di pusaran penggantian pejabat, yang jelas Anies-Sandiaga harus menempatkan pejabat sesuai dengan keahliannya (The Right Man in The Right Place). Dengan prinsip menempatkan pejabat yang tepat di tempat yang tepat akan memberikan jaminan peningkatan pelayanan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Terhadap penempatan pejabat yang tepat diharapkan Anies-Sandiaga sudah bisa menilainya. Waktu enam bulan cukup untuk memilih pejabat yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) oke dengan loyalitas tidak meragukan.

Namun permintaan agar KPK mengawasi perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tidak boleh ditampik begitu saja. Publik juga menginginkan pengangkatan pejabat bersih dari suap atau cincai-cincai.

Pengangkatan pejabat sebaiknya melalui tes ulang sesuai dengan posisi yang akan ditempati. Lalu umumkan dengan transparan nilai hasil tesnya, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan baik di kalangan internal maupun ekternal. Kini saatnya fair play diterapkan di segala lini, termasuk dalam pengangkatan pejabat. @*