Friday, 25 May 2018

Hoax jadi Bisnis di Ranah Politik untuk Jatuhkan Lawan

Selasa, 13 Maret 2018 — 1:15 WIB
Diskusi yang bertemakan "Hoax di pusaran Pilkada 2018" yang digelar Ikatan Wartawan Online (IWO) Banten

Diskusi yang bertemakan "Hoax di pusaran Pilkada 2018" yang digelar Ikatan Wartawan Online (IWO) Banten

SERANG – Hoax atau berita bohong merupakan musuh bersama yang berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa. Potensi yang sama juga bisa terjadi menjelang tahun politik di Banten yang akan menyelenggarakan Pilkada 2018 dan Pileg serta Pilpres 2019 mendatang.

Kapolres Serang AKBP Komarudin melihat fenomena hoax tidak sebatas membahayakan pelaksanaan hajat demokrasi. Lebih dari itu, hoax dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa. Momentum Pilkada, diakui Kapolres Serang bisa menjadi sasaran bagi penyebaran hoax ke tengah masyarakat.

“Terbukti masih banyak masyarakat kita tidak sadar dengan informasi yang dapat memecah situasi dan membuat kondisi tidak nyaman,” ungkap Kapolres dalam diskusi yang bertemakan “Hoax di pusaran Pilkada 2018” yang digelar Ikatan Wartawan Online (IWO) Banten yang juga dihadiri Dekan Unsera Abdul Malik dan Ketua Panwaslu Kota Serang Rudi Hartono, Senin (12/3/2018) sore.

Informasi mengenai ancaman terhadap ulama yang dilakukan oleh orang gila di Kota Serang merupakan salah satu sinyalemen yang sudah terjadi. “Ini membuat masyarakat tidak nyaman dengan kegaduhan yang tidak benar,” imbuhnya.

Tidak hanya pada momen Pilkada, Kapolres berharap masyakat bijak dalam menyikapi segala informasi yang ada. Dengan memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya melalui media sosial adalah bentuk bijak dalam menggunakan media sosial.

Hoax menurut akademisi sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Iniversitas Serang Raya, Abdul Malik, dalam ranah politik bisa dimodifikasi sebagai bisnis yang berperan untuk menjatuhkan lawan politik. Hal tersebut membuat posisi hoax bisa menggeser lembaga survei dalam mempengaruhi opini publik.

“Pertama karena hoax menjanjikan, mudah dibuat dan mudah disebar,” kata Abdul Malik
Oleh karenanya, menurut Malik, persoalan hoax ini harus disikapi oleh pihak terkait seperti polisi dan Panwaslu agar tudak berkembang menjadi lebih besar. Sebab, Malik melanjutkan hoax bukan hanya ada di tahun politik. Teknologi komunikasi menurut Malik merupakan media yang paling ampuh menyebarkan hoax di tengah masyarakat.

“Dari dulu hoax ini sudah ada bahkan di zaman Nabi Muhammad. Namun dengan teknoligi komunikasi yang ada sekarang hoax lebih tersebar dengan mudah dan masif,” kata Malik.

Ketua Panwaslu Kota Serang Rudi Hartono menambahkan, bahwa fenomena hoax di Pilgub Banten 2017 menjadi pelajaran berharga dalam melalui hajat Pilkada. Kendati demikian, ia mengakui bahwa hingga saat ini belum ada aturan yang pasti khusus mengatur mengenai hoax.

“Belum ada yang dapat menjerat hoax ini. Undang Undangnya belum disiapkan. Paling kita dapat jerat akun asli yang didaftarkan oleh Paslon yang bisa kita awasi. Kalau itu bisa masuk dalam kategori pelanggaran di kita karena melanggar ketentuan kampanye,” kata Rudi. (haryono/b)