Tuesday, 18 December 2018

8 Saksi Diperiksa, KPK Telisik Aliran Dana Bupati Ngada Marianus Sae

Rabu, 14 Maret 2018 — 23:06 WIB
Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta. (dok)

Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta. (dok)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa delapan orang saksi terkait penyidikan kasus dugaan suap dalam proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kasus itu menjerat Bupati Ngada, Marianus Sae (MSA), dan Direktur Utama PT Sinar 99 Permai, Wihelmus Iwan Ulumbu (WIU). Pemeriksaan berlangsung di Polres Manggarai Barat.

“Hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi untuk tersangka MSA dan WIU di Polres Manggarai Barat. Dalam minggu ini tim masih akan terus melakukan kegiatan di sana,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (14/3/2018).

Kedelapan saksi itu, kata Febri, terdiri dari unsur Kepala DPKAD Kabupaten Ngada, PNS dan ajudan bupati. “Penyidik mendalami rangkaian peristiwa pertemuan, komunikasi tentang proyek dan fee serta dugaan aliran dana pada tersangka,” ujar Febri.

“Selain itu, Febri menambahkan, KPK juga mengklarifikasi informasi sejauh mana peran Marianus. “Tentang sejauh mana perintah Bupati dalam pemenangan perusahaan PT S99 di sejumlah lelang tahun 2016-2017,” imbuhnya.

Marianus yang merupakan calon Gubernur NTT bersama Wilhelmus ditetapkan sebagai tersangka suap terkait sejumlah proyek di Kabupaten Ngada.
Marianus dan Wilhelmus terciduk bersama tiga orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, di Surabaya, Kupang, dan Bajawa, Minggu (11/2/2018). Namun, ketiga orang lainnya itu hanya ditetapkan sebagai saksi.

KPK menuding Marianus telah menerima suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngada, NTT. Menurut KPK, dalam kurun waktu akhir 2017 hingga awal 2018, Wilhelmus memberikan suap sebesar Rp4,1 miliar baik secara tunai maupun transfer ke rekening bank yang kartu ATM-nya diserahkan kepada Marianus tersebut.

Bukan cuma itu, untuk 2018, Cagub usungan PDIP dan PKB itu telah menjanjikan kepada Wilhelmus untuk mendapat sejumlah proyek. Setidaknya, Wilhelmus bakal mendapat sekitar tujuh proyek pembangunan jalan maupun jembatan senilai Rp54 miliar.

Selain itu, diduga sebagian uang yang diterima Marianus digunakan untuk kepentingan kampanye dirinya pada Pilkada serentak 2018.

Atas perbuatannya Marianus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ā€ˇSedangkan, Wilhelmus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (julian/yp)