Tuesday, 18 December 2018

Membidik Calon Kepala Daerah Diduga Terlibat Korupsi

Rabu, 14 Maret 2018 — 5:40 WIB

RENCANA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan calon kepala daerah yang terlibat korupsi mengundang kontroversi. Ini menyusul setelah adanya permintaan agar KPK sebaiknya menunda proses hukum kepada calon kepala daerah yang disangka terlibat korupsi hingga selesainya pelaksanaan pilkada.

Pelaksanaan pilkada serentak di 171 daerah bulan Juni mendatang merupakan hajatan besar agenda nasional yang harus kita amankan bersama. Kelancaran dan kesuksesan pilkada merupakan harapan kita semua. Sukses dimaksud adalah pesta demokrasi berjalan secara jujur, adil dan bebas dari money politics. Tidak kalah pentingnya terpilihnya kepala daerah yang berkualitas, memiliki kapabilitas dan integritas tinggi. Kepala daerah yang amanah, bersih dari segala masalah hukum serta tidak korup.

Untuk mendapatkan kepala daerah yang benar – benar bersih itulah, maka KPK pekan ini akan merilis beberapa calon kepala daerah yang berpotensi menyandang status tersangka korupsi.

Tujuannya tentu sangat positif agar masyarakat tidak salah pilih. Tetapi di sisi lain mencuat pendapat dengan diumumkannya calon kepala daerah yang diduga tersangkut korupsi akan mengganggu proses pilkada, mengingat yang bersangkutan sudah ditetapkan KPU menjadi pasangan calon. Artinya sudah lolos verifikasi, sudah memenuhi persyaratan dukungan parpol, termasuk tidak sedang tersangkut masalah hukum.

Kalau kemudian ternyata ada calon yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi, persoalan menjadi lain.

Menjadi pertanyaan tentunya apakah calon yang bersangkutan gugur atau masih boleh ikut pilkada? Jawabnya menjadi tugas pemerintah dan instansi terkait untuk merumuskan sebuah aturan hukum. Ini jika penetapan tersangka kepada calon kepala daerah diumumkan kepada publik saat ini.

Kalau proses hukum ditunda selesai pilkada, juga bukan tanpa masalah. Sebut saja, pasangan calon yang diduga korupsi ternyata terpilih, lantas bagimana proses hukum dan politik berikutnya. Potensi terjadinya kerawanan sosial akan lebih besar.

Kita sepakat penetapan tersangka sebelum pilkada digelar,tetapi tidak terkesan dipaksakan. Sebab, kesan memaksakan akan dianggap mencari momen yang berimplikasi kepada kepentingan politik. Meski proses hukum harus dibedakan dengan proses politik, tetapi momen pilkada tidak bisa dilepaskan dari persoalan politik. (*).