Thursday, 26 April 2018

Kemendag Tolak Ajuan Importir Curang Pasca-Post Border

Senin, 19 Maret 2018 — 12:33 WIB
Kantor Kementerian Perdagangan.(dok)

Kantor Kementerian Perdagangan.(dok)

JAKARTA –  Dirjen Perdagangan Luarnegeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, mengatakan importir nakal dikenai sanksi 2 tahun penolakan ajuan Persetujuan Impor dan dimasukkan ke dalam daftar importir dalam pengawasan, setelah Persetujuan Impor dicabut.

“Hal itu sebagai konsekuensi perubahan kebijakan bagi importir berupa pengawasan Post Border (di luar kawasan kepabeanan), dari sistem Border (kawasan kepabeanan oleh Bea Cukai),” ujarnya didampingi Direktur Impor Ditjen Daglu Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana, di Jakarta, Senin (19/3).

Dicontohkannya, sanksi itu bisa dikenai terhadap PT TSR yang mengimpor bibit bawang putih dari Thailand sebanyak 234 ton dalam 13.050 karung,  lantaran bibit untuk ditanam itu didapati dijual di Pasar Kramatjati, Jakarta Timur, Jumat (23/2).

“Temuan penyimpangan ini masih kami selidiki, dan jika terbukti bisa dijerat UU 7/2014 tentang Perdagangan dengan sanksi 4 tahun penjara atau denda Rp 10 milyar,” ujar Direktur Tertib Niaga Ditjen Perlindungan Konsumen & TN Kemdag, Very Anggrijono.

Sebelumnya Menteri Perdagangan, Enggartiasto lukito telah mengeluarkan 21 Peraturan Mendag yang menggeser pengawasan larangan dan pembatasan (lartas) impor dari border ke post border.

Sebanyak 3.451 pos tarif (HS) dengan pengawasan di border menjadi hanya 809 pos tarif (HS) atau dipangkas 76,5% dengan tujuan penerbitan Permendag untuk kemudahan berusaha, meningkatkan daya saing industri nasional, dan meningkatkan investasi dalam rangka menumbuhkan ekspor.

“Semangat aturan baru itu dengan paradigma bahwa Pemerintah memberikan kepercayaan kepada para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan baik dan tertib. Untuk itu, kami mengimbau para pelaku usaha, khususnya importir tidak mencederai kepercayaan yang telah diberikan Pemerintah,” tutupnya. (rinaldi/tri)