Tuesday, 25 September 2018

Kemenhub Ancam Cabut Izin Ratusan Badan Usaha Pelabuhan

Senin, 19 Maret 2018 — 0:30 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA – Setidaknya 195 Badan Usaha Pelabuhan (BUP) terancam dicabut ijin BUP-nya oleh Kementerian Perhubungan dikarenakan hingga kini tidak pernah melakukan konsesi dan kegiatan kepelabuhan serta membuat laporan tahunan.

Ketua Umum ABUPI, Aulia Febrial Fatwa menyebutkan Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan ijin BUP kepada 223 perusahaan selaku operator pelabuhan di Indonesia.

Sejak diterbitkannya UU 17 tahun 2008 tentang pelayaran, kewenangan Pelindo sebagai regulator atau penyelenggara pelabuhan telah dicabut dan kini hanya selaku operator pelabuhan dengan mengantongi ijin Badan Usaha Pelabuhan bersama dengan 223 BUP lainnya dari swasta.

“Dulu pelabuhan dikelola oleh Pelindo I sampai Pelindo IV selaku penyelenggara/regulator sekaligus operator pelabuhan, tapi kini ada 223 perusahaan yang telah mendapatkan ijin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang kedudukannya sejajar dengan Pelindo selaku operator pelabuhan saja,” ujar Febri didampingi Wakil Ketua Umum David Rahadian dan Ariyanto Purboyo, serta Sekjen Liana Trisnawati.

Febri menyebutkan pada bulan Pebruari 2018, Direktorat Jenderal Perhubungan laut mengeluarkan surat edaran mengenai evaluasi izin BUP yang telah diberikannya kepada 223 BUM yang belum memperoleh konsesi atau tidak memiliki kegiatan pengelolaan jasa kepelabuhan, dan bila batas akhir hingga 31 Maret 2018 ratusan BUP tidak melaporkan kegiatnnya maka izinnya otomatis akan gugur.

“Agar izinnya tidak dicabut maka BUP harus memberikan laporan kepada Kementerian Perhubungan terkait kegiatan yang mereka lakukan. Kalau tidak pernah ada laporannya bagaimana Regulator/Kementeri Perhubungan tau perusahan pemegang BUP benar-benar melakukan kegiatan kepelabuhan dalam tiga tahun ini,” terang Febri. (dwi/yp)