Thursday, 20 September 2018

Walikota Malang dan 18 Anggota DPRD jadi Tersangka

Rabu, 21 Maret 2018 — 18:32 WIB
Basaria didampingi Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

Basaria didampingi Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan Walikota Malang, Jawa Timur Mochamad Anton, bersama 18 pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka kasus korupsi, Rabu (21/3/2018).

Mereka diduga turut bersama-sama atau berjamaah memberi dan menerima suap terkait pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menerangkan, penetapan 19 tersangka ini merupakan pengembangan penanganan kasus serupa yang saat ini perkaranya tengah diproses di PN Tipikor Surabaya.

Kasus ini sebelumnya menjerat Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019, M. Arief Wicaksono, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang tahun 2015, Jarot Edy Sulistiono.

“Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data dan mencermati fakta persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuka penyidikan baru dengan 19 orang tersangka,” kata Basaria didampingi Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (21/3/2018).

Berikut nama-nama 19 tersangka dalam korupsi massal pengurusan APBDP Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015:

1. MA (Moch Anton), Walikota Malang periode 2013-2018

2. SPT (Suprapto), Anggota DPRD Malang periode 2014-2019

3. MZN (HM.Zainudin), Wakil Ketua DPRD Malang periode 2014-2019

4. SAH (Sahrawi), Anggota DPRD Malang periode 2014-2019

5. SAL (Salamet), Anggota DPRD periode Malang 2014-2019

6. WHA (Wiwik Hendri Astuti), Wakil Ketua DPRD Malang periode 2014-2019

7. MKU (Mohan Katelu), Anggota DPRD Malang periode 2014-2019

8. SL (Sulik Lestyowati), Anggota DPRD Malang periode 2014-2019

9. ABH (Abdul Hakim), Anggota DPRD Malang periode 2014-2019

10. BS (Bambang Sumarto), Anggota DPRD Malang periode 2014-2019

11. IF (Imam Fauzi), Anggota DPRD Malang periode 2014-2019

12. SR (Syaiful Rusdi), Anggota DPRD Malang periode 2014-2019

13. TY (Tri Yudiani), Anggota DPRD Malang periode 2014-2019

14. HPU (Heri Pudji Utami), Anggota DPRD Malang periode 2014-2019

15. HS (Hery Subianto), Anggota DPRD Malang periode 2014-2019

16. YAB (Ya’qud Ananda Budban), Anggota DPRD Malang periode 2014-2019

17. RS (Rahayu Sugiarti), Anggota DPRD Malang periode 2014-2019

18. SKO (Sukarno), Anggota DPRD Malang periode 2014-2019

19. ABR (H.Abd Rachman), Anggota DPRD Malang periode 2014-2019.

Basaria mengatakan, diduga 18 tersangka unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang itu menerima fee dari Mochamad Anton selaku Walikota Malang bersama-sama tersangka Jarot untuk memuluskan pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

“Diduga unsur pimpinan dan anggota DPRD menerima pembagian fee dari total fee yang diterima oleh tersangka MAW (Ketua DPRD Malang, M. Arief Wicaksono) sebesar Rp700 juta dari tersangka JES (Kepala Dinas PUPPB Pemkot Malang tahun 2015, Jarot Edy Sulistyono),” ujar Basaria.

“Diduga Rp600 juta dari yang diterima MAW tersebut kemudian didistribusikan pada sejumlah Anggota DPRD Kota Malang,” imbuhnya.

Atas perbuatannya, Mochamad Anton disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sedangkan, terhadap 18 pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (julian/b)