Saturday, 17 August 2019

Dirjen Otda: Anies Harus Ikuti Rekomendasi Ombudsman

Selasa, 27 Maret 2018 — 20:25 WIB
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono  (joko)

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono (joko)

JAKARTA –Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus melaksanakan rekomendasi ombudsman. Hal ini terkait penataan Kaki-5 yang diterapkan Anies di kawasan Tanah Abang dengan caran menyusunnya.

Dalam rekomendasi Ombudsman tersebut juga memberikan diberikan uang saku ruang kepada Kepala Daerah untuk memberikan tanggapan atau penjelasan terkait kebijakannya dalam waktu 30 hari.

“Oleh karena itu, untuk case DKI saya harapkan rekomendasi Ombudsman bisa menjadi atensi dan selanjutnya, ya dipelajarilah. Kalau ada hal yang perlu klarifikasi ya klarifikasi ke Ombudsman kembali,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono, Selasa (27/3).

Rekomendasi Ombudsman memiliki kekuatan hukum sehingga harus dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Hingga
saat ini, Kemendagri sendiri belum menerima surat resmi dari Ombudsman.

“Kemendagri belum menerima surat resmi dari Ombudsman, tapi karena prosesnya diberi kesempatan 30 hari kepada DKI untuk kemudian memberikan jawaban dan beberapa penjelasan-penjelasan,” kata Sumarsono. (us)