Monday, 19 November 2018

Sopir Taksi Online Mengaku Harus Berkali-kali Demo

Rabu, 28 Maret 2018 — 16:48 WIB
Yulian Hamid, Koordinator Aliando. (cw2)

Yulian Hamid, Koordinator Aliando. (cw2)

JAKARTA – Ribuan  driver taksi online kembali menolak Peraturan Menteri Perhubungan (PM) 108. Ini bukan kali pertama mereka berdemonstrasi dengan tuntutan yang sama di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Koordinator Aliando (Aliansi Nasional Driver Online), Yulian Hamid, mengatakan mereka terpaksa berdemonstrasi berkali-kali karena tuntutan mereka tidak didengar, hanya diberikan janji-janji saja.

“Hanya pemerintah tidak peduli dengan rakyatnya sendiri. Karena UUD 1945 seroang presiden ketika dilantik untuk menegakkan hukum dan melindungi negeri Indonesia. Tapi janji ini tidak ditepai. Mulai dari pertama kali kami demo sampai sekarang,” ujar Yulian pada Rabu (28/3/2018) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Menurutnya, semua pasal-pasal yang terdapat dalam PM 108 memberatkan driver taksi online . Mediasi yang dilakukan tidak memberikan hasil berarti. “Tapi sebelum-sebelumnya yamg sudah dimediasi oleh KSP nol besar. Hari ini kita harus pastikan jangan dibohongi lagi, rakyat sudah pintar sekarang,” terang Yulian.

Ia mengatakan, kemarin perwakilan dari driver taksi online sudah bermediasi du Istana Merdeka, namun sayangnya mereka hanya bertemu dengan Kepala Staff Kepresidenan, Jenderal TNI Moeldoko. Sedangkan driver ojek online (ojol) lebih beruntung untuk bertemu dengan Presiden RI, Joko Widodo.

“Presiden mau bertemu kami, dengan driver online roda empat, bukan ojol. Tapi ojol bisa dibilang memiliki hari keberuntungan, ojol yang diterima. Kami sudah duduk di ruang sana,” tuturnya.

Semua pasal yang ada di PM 108, kata Yulian, memberatkan pihak driver online. Dan yang paling memberatkan adalah stikerisasi, masalah ijin, nomor polisi khusus, dan operasi wilayah.

“Ada stikerisasi di mana mobil harus diberi sticker dengan besar 15 cm, inikan mudah tereskpos dengan oknum yg memiliki kepentingan. Kalau sudah terekspos berpotensi jadi korban,” jelasnya.

Bahkan lebih lanjut, PM 108 tidak adil. Karena bukan hanya memberatkan driver taksi online, namun ia menilai, kalau pihak aplikator melakukan kesalahan, tidak ada sanksi seberat yang mereka dapatkan.

“Kami ditindak pidana apabila kami tidak mengikuti PM 108. Contoh ketika kami tidak memiliki sim A umum, kami didenda Rp 500. Tapi kalau aplikator mengalami kesalahan, hanya tindak administratif, peringatan. Apa ini yang dibilang keadilan? I dont think so!” Seru Yulian lantang.

Bahkan ia mengingatkan kalau PM 108 ini mengkebiri hak-hak para driver taksi online. “PM tersebut bukan melindungi tp mengkebiri hak hak driver online,” pungkasnya. (cw2/b)