Friday, 23 August 2019

Divonis 12 Tahun, Gubernur Non-aktif Sultra : Atas Nama Allah Saya Ajukan Banding

Kamis, 29 Maret 2018 — 6:04 WIB
nur alam

JAKARTA – Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Politisi Partai Amanat Nasional ini tak terima divonis 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta diminta membayar uang pengganti Rp2,7 miliar.

“Dengan mengucapkan Bismillah dan atas nama Allah Yang Maha Kuasa, saya menyatakan pada saat ini langsung banding. Semoga yang mulia bisa memahami rasa keadilan yang patut dipertimbangkan ke saya sebagai bagian aparatur negara yang sudah mendedikasikan diri kepada bangsa dan negara yang terbaik,” kata Nur Alam usai mendengarkan putusan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2018) malam.

Dalam putusannya, majelis hakim juga mencabut hak politik Nur Alam selama 5 tahun setelah ia selesai menjalani masa hukuman pidananya. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu dinilai terbukti melakukan korupsi dengan memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,593 triliun serta menerima gratifikasi sebesar Rp40,268 miliar.

“Saya sudah menyampaikan pembelaan terbaik meski dalam putusan saya dengan pembelaan ditolak,” imbuh Nur Alam.

Setelah mendengar putusan tersebut, ratusan pendukung Nur Alam yang hadir menyaksikan langsung di ruang sidang spontan menyorakinya. Hakim kemudian meminta mereka untuk tenang.

Sementara, Nur Alam meski mengajukan banding ia berupaya tetap bersikap kooperatif.
“Saya sudah mendengar tanpa konsultasi dengan penasihat hukum karena saya mendengar dan merasakan sendiri, tanpa menunda waktu untuk langsung banding mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama saya sidang. Saya berterima kasih kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum yang sudah membantu saya,” tuntasnya.

Sedangkan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan pikir-pikir.

Nur Alam dinilai terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (julian/b)