Friday, 21 September 2018

KPK Kembali Panggil Enam Anggota DPRD Kota Malang

Kamis, 29 Maret 2018 — 14:20 WIB
gedung-kpk

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil enam anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (29/3/2018). Mereka adalah bagian dari 19 orang yang baru saja ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Keenam Anggota DPRD Kota Malang yang dipanggil itu, yakni Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Sulik Lestyowati, Syaiful Rusdi dan Tri Yudiani.

“Keenamnya akan diperiksa sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (29/3/2018).

Salah satu tersangka, Bambang Sumarto, sudah hadir memenuhi panggilan. Datang sekitar pukul 09.50 WIB, ia enggan berkomentar kepada awak media massa.

“Ndak comment dulu, mau masuk ini,” katanya, sambil melangkahkan kakinya masuk ke lobi Gedung KPK, di Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengingatkan para tersangka kooperatif memenuhi panggilan KPK. Pasalnya, ada salah satu tersangka, yakni Anggota DPRD Kota Malang, Sahrawi, mangkir saat diminta datang pada Rabu (28/3/2018).

“Kami ingatkan agar para tersangka memenuhi panggilan penyidik dan bersikap koperatif,” ujar Febri.

Terkait kasus ini, KPK telah menahan 11 Anggota DPRD Kota Malang. Termasuk dua Wakil Ketua DPRD Kota Malang HM Zainudin dan Wiwik Hendri.

Kemudian anggota DPRD Kota Malang Salamet, Mohan Katelu, Suprapto, Heri Pudji Utami, Abdul Rachman, Hery Subiantono, Rahayu Sugiarti, Sukarno dan Yaqud Ananda Gudban.

Yaqud alias Nanda merupakan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan anggota Komisi B DPRD Malang yang pada tahun ini maju sebagai calon Walikota Malang.

KPK juga telah menahan Walikota Malang sekaligus calon pertahanan Walikota Malang, Mochamad Anton. Mereka ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka.

Walikota Mochamad Anton bersama 18 Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang itu diduga turut bersama-sama atau secara massal memberi dan menerima suap terkait pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun anggaran 2015. Penetapan sebanyak 19 tersangka ini merupakan pengembangan penanganan kasus serupa yang saat ini perkaranya tengah diproses di PN Tipikor Surabaya.

Kasus ini sebelumnya menjerat Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019, M. Arief Wicaksono, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang tahun 2015, Jarot Edy Sulistiono.
(julian/sir)