Tuesday, 25 September 2018

38 Anggota dan Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Tersangka

Sabtu, 31 Maret 2018 — 20:08 WIB
kpk

MEDAN – Kasus suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho memunculkan tersangka baru. Sebanyak 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka diduga menerima suap berupa hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho, terkait fungsi dan kewenangan mereka sebagai anggota dewan di periode tersebut.

Ketua DPRD Sumatera Utara Wagirin mengatakan tetap menghormati langkah prosedur hukum. “Kita juga hormati kawan-kawan yang 38 itu belum tentu bersalah,” kata Wagirin kepada wartawan saat menghadiri acara Wisuda Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Wasliyah (UMN AW) di Selecta Medan, Sabtu (31/3).

“Jangan buru-buru divonis, karena itu belum tentu. Oleh karena itu, kita jaga situasi dan kondisi yang kondusif di Sumut,“jelasnya.

Untuk menenangkan situasi yang sedang bergejolak, Wagirin mengajak masyarakat menjaga Sumut agar tetap kondusif. Karena Sumut adalah barometer nasional.

Menurutnya siapa yang mampu memimpin Sumut, akan mampu memimpin nasional.

Terkait langkah apa yang akan dilakukan DPRD Sumut, Wagirin mengatakan kita tetap menunggu yang penting tidak boleh terganggu tugas-tugas dewan.

Ke 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut masing-masing Rizal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zulukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmawati, Muslim Simbolong, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean.

KPK masih mengembangkan kasus suap yang diberikan kepada anggota DPRD Sumut terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara 2010-2014, persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Sumatera Utara 2012-2014 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut 2015. (samosir/b)