Sunday, 22 July 2018

Kejaksaan Agung akan Pidanakan Enam Korporasi Kasus Illegal Logging

Rabu, 4 April 2018 — 21:48 WIB
Kejaksaan Agung RI

Kejaksaan Agung RI

JAKARTA  – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel menjadikan kasus PD Industri Pengerajin Kayu Ratu Cantik sebagai momentum  untuk mengusut korporasi yang terlibat dalam kasus kejahatan kehutanan (illegal logging).

“Sekarang ada enam korporasi di bidang kehutanan yang tengah disidik oleh PPNS (Penyidikan Pegawai Negeri Sipil) Kehutanan Sumsel. Kita komit akan tuntut sampai pengadilan, ” kata Asisten Pidana Umum (Aspidum)  Kejati Sumsel Reda Manthovani saat ditemui,  di Kejaksaan Agung,  Rabu (4/4).

Kasus korporasi,  PT Ratu Cantik telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN)  Palembang dan dijatuhkan hukuman denda sebesar Rp 5 miliar,  Kamis (29/3). Bersama itu,  pemiliknya Ropik dipidana selama 2,5 tahun.

Menurut Reda, dengan keberhasilan ini diharapkan pelaku kejahatan kehutanan dapat dimininalisir dan sekaligus memberikan efek jera ke depan.

“Kami sangat serius dan komit untuk menuntaskan setiap kasus kejahatan kehutanan,  termasuk korporasinya,” tegas Reda.

Kejahatan kehutanan ini sudah marak,  sejak beberapa tahun lalu.  Bahkan,  puluhan perusahaan kehutanan dan tersangka disidik oleh Polri seiring kebalaran hutan sekitar tiga tahun lalu.

Namun, dari puluhan pelaku di Sumsel,  Riau,  Kalbar dan daerah lain hanya beberapa saja yang dibawa ke pengadilan.  Beberapa diantaranya,  di Riau bahkan 15 kasus korporasi dihentikan penyidikannya, 2016.

Padahal,  Polda Riau, 2013 dan 2014 sempat sukses hingga pengadilan saat mempidanakan korporasi,  yakni PT Adel Planton and Industru dan PT National Sagoo Prima.

Untuk di Sumsel, Kabupaten Musi Banyuasin adalah  daerah paling rawan terjadinya pembalakkan liar. Mengingat di daerah tersebut masih banyak kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. (ahi/win)