Saturday, 17 November 2018

Ditahan KPK, Anggota DPRD Kota Malang Ini Mengaku Dizolimi

Kamis, 5 April 2018 — 20:20 WIB
Anggota DPRD Kota Malang, Sahrowi

Anggota DPRD Kota Malang, Sahrowi

JAKARTA – Anggota DPRD Kota Malang, Sahrowi membantah pernah menerima suap terkait pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

“Saya itu kan tidak pernah menerima apa yang dituduhkan, mulai dari sebagai saksi sampai tersangka kan tetap saya diapit dari awal, ya berkaitan dengan aliran saja saya kan enggak tahu,” kata Sahrawi, di Gedung KPK, Kamis (5/4/2017) petang.

Pernyataan itu ia sampaikan usai keluar menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dan akan dibawa ke Rutan Pomdam Jaya Guntur.

“Apalagi tanggal berapa tadi tuh ditanya, tanggal 14 juli 2015 itu kan saya pulang ke Madura waktu kejadian itu, jadi pembagian aliran itu kan informasinya H-1 Lebaran, padahal H-5 saya sudah pulang ke Madura,” pungkasnya.

Penyidik KPK menahan Sahrawi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang juga menjerat Walikota Malang, Mochamad Anton dan juga 18 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Sahrowi pun menyangkal dan mengklaim telah dizalimi menyangkut kasus tersebut.

(Baca: Satu Lagi Anggota DPRD Kota Malang Ditahan KPK)

“Ini memang aneh, saya sampaikan ke penyidik tadi, ini zolim terhadap saya. Siapapun yang menjadi saksi menguatkan bahwa saya menerima itu zolim, padahal saya kan tidak pernah menerima,” ujarnya.

Meski begitu, Sahrowi belum memastikan akan mengajukan gugatan praperadilan. Anggota Komisi B DPRD Kota Malang itu merasa dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam persidangan nanti. “Saya akan tetap membuktikan di persidangan nanti,” imbuhnya.

Terkait kasus ini, KPK juga telah menahan Walikota Malang sekaligus calon petahana Walikota Malang, Mochamad Anton bersama 12 anggota DPRD Kota Malang lainnya. Mereka ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, instasinya akan kembali memanggil lima tersangka lain dan akan segera menahan mereka.

Walikota Mochamad Anton bersama 18 Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang diduga turut bersama-sama atau secara massal memberi dan menerima suap terkait pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun anggaran 2015. Penetapan sebanyak 19 tersangka ini merupakan pengembangan penanganan kasus serupa yang saat ini perkaranya tengah diproses di PN Tipikor Surabaya.
Kasus ini sebelumnya menjerat Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019, M. Arief Wicaksono, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang tahun 2015, Jarot Edy Sulistiono. (julian/b)