Friday, 21 September 2018

Satu Lagi Anggota DPRD Kota Malang Ditahan KPK

Kamis, 5 April 2018 — 19:44 WIB
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (julian/dok)

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (julian/dok)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis (5/4/2018) menahan anggota DPRD Kota Malang, Sahrawi, terkait penyidikan kasus suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang, Jawa Timur tahun anggaran 2015.

Sahrawi satu dari 18 anggota DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka dan sampai saat ini sudah 12 anggota DPRD Kota Malang yang ditahan KPK atas kasus dugaan suap itu.

“Penyidik hari ini melakukan upaya hukum penahanan terhadap seorang tersangka dalam kasus ini, yaitu SAH (Sahrawi, Anggota DPRD Kota Malang periode 20014-2019),” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Kantor KPK, Kamis (5/4/2018).

“Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama mulai hari ini di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur,” imbuh Febri.

sahrawi (julian)

anggota DPRD Kota Malang, Sahrawi

Adapun 12 legislator Kota Malang yang sudah ditahan adalah Wakil Ketua DPRD Kota Malang HM Zainudin dan Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Wiwik Hendri.

(Baca: Satu Lagi Anggota DPRD Kota Malang Ditahan KPK)

Kemudian anggota DPRD Kota Malang Salamet, Mohan Katelu, Suprapto, Heri Pudji Utami, Abdul Rachman, Hery Subiantono, Rahayu Sugiarti, Sukarno, Bambang Sumarto dan Yaqud Ananda Gudban.
Yaqud alias Nanda merupakan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan anggota Komisi B DPRD Malang yang pada tahun ini maju sebagai calon Walikota Malang.

KPK juga menahan Walikota Malang sekaligus calon petahana Walikota Malang, Mochamad Anton. Mereka ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka.

Walikota Mochamad Anton bersama 18 Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang itu diduga turut bersama-sama atau secara massal memberi dan menerima suap terkait pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun anggaran 2015. Penetapan sebanyak 19 tersangka ini merupakan pengembangan penanganan kasus serupa yang saat ini perkaranya tengah diproses di PN Tipikor Surabaya.
Kasus ini sebelumnya menjerat Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019, M. Arief Wicaksono, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang tahun 2015, Jarot Edy Sulistiono. (julian/b)