Tuesday, 16 October 2018

Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi

Sabtu, 7 April 2018 — 4:49 WIB

WACANA untuk mengevaluasi sistem Pilkada serentak kembali digulirkan. Pemerintah dan DPR membuka wacana ini sebagai dampak dari besarnya biaya politik untuk menjadi calon kepala daerah. Tingginya biaya ini menjadi satu penyebab maraknya praktik korupsi yang banyak melibatkan calon kepala daerah, juga politisi.

Meski rencana merevisi UU Pilkada seperti dikatakan Mendagri Tjahjo Kumolo, masih merupakan pembicaraan awal dengan pimpinan DPR, tetapi niat ini patut kita apresiasi.

Kita tentunya berharap sistem Pilkada akan lebih baik lagi. Tidak saja dalam pentahapan, tetapi bagaimana membuat sistem yang lebih transparan mulai dari pendaftaran calon hingga hasil pemungutan suara. Tujuannya tidak lain untuk mencegah praktik politik berbiaya tinggi.

Kita sepakat pilkada langsung dimaksudkan untuk mendapatkan kepala daerah berkualitas hasil pilihan rakyat, buka droping dari atas.Tapi kenyataannya, yang memiliki peluang mencalonkan diri sangatlah terbatas, meski calon berkualitas karena tidak didukung dengan dana yang cukup. Akibatnya calon disebut berkualitas bukan karena kualitas diri, tetapi lebih kepada berkualitas modalnya.

Hasil survei sejumlah lembaga penelitian menyebutkan untuk maju sebagai calon bupati/ walikota , minimal menyiapkan dana Rp60 miliar, sedangkan menjadi calon gubernur setidaknya mengantongi Rp100 miliar.

Sekali lagi itu angka minimal, sebab menurut sejumlah pengamat, besarnya ratusan miliar. Ini didasarkan kepada fakta bahwa untuk biaya saksi, sosialisasi dan kampanye saja bisa menembus angka Rp200 miliar bagi setiap calon gubernur.

Tak heran , jika belakangan ini kepala daerah yang kembali ikut pilkada terkena Operasi Tangkap Tangan ( OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat suap/gratifikasi. Sejak awal tahun 2018 ini sudah 9 kepala daerah kena OTT, 4 di antaranya sedang mencalonkan kembali dalam pilkada serentak 27 Juni mendatang.

Bisa diduga, uang korupsi itu akan dimanfaatkan untuk membiayai pilkada seperti disebutkan KPK.

Berkaca pada kasus ini, tak berlebihan munculnya rencana untuk merevisi UU Pilkada, usai gelaran Pilkada serentak tahun ini.

Kita tak perlu ragu merombak sistem pilkada langsung yang sekarang berlaku, jika banyak mudaratnya. Tak perlu malu disebut kemunduran, jika harus mengacu kepada masa lalu, jika mendatangkan banyak kebaikan (kemaslahatan). (*)