Saturday, 22 September 2018

Malaysia Enggan Perpanjang MoU TKI Membuat Dilematis Indonesia

Minggu, 8 April 2018 — 7:19 WIB
ilustrasi

ilustrasi

JAKARTA – Pekerja migran Indonesia di Malaysia membuat dilematis pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, keberadaan PMI dan keengganan Malaysia memperbarui kesepakatan (MoU) terkait perlindungan PMI menjadi pilihan sulit moratorium TKI.

“Kita mau tegas dengan Malaysia seperti melakukan moratorium pengiriman TKI ke sana, namun bagaimana dengan nasib 2,8 juta TKI di sana. Terus bagaimana dengan TKI ilegal yang terus mengalir ke sana,” ujar Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN), Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), Soes Hindharno, kepada wartawan di Jakarta.

“Jujur, kami sebagai pemerintah dilematis untuk mengambil sikap.”

Keengganan Malaysia memperbarui MoU yang berakhir 31 Mei 2016 itu, katanya, dilatari perbedaan upah TKI dengan pekerja asal Filipina berbanding 1:4 sehingga dikhawatirkan mengubah pula MoU Malaysia-Filipina. Selain Bangladesh, Cina dan India UU 18/2017.

Sementara itu Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, dan pengamat ketenagakerjaan, Jumhur Hidayat, mendesak Indonesia segera memperbarui MoU dengan Malaysia & Taiwan untuk melindungi PMI sesuai UU nomor 18 tahun 2017 dan prinsip-prinsip ASEAN Concencus on Protection & Promotion the Right of Migrant Workers.

“Pasal 31 UU 18/2017 menyebutkan, PMI atau TKI hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah Indonesia, dan/atau memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing,” ujar Wahyu di Jakarta.
(rinaldi/sir)