Monday, 23 July 2018

Soal Mantan Napi Jadi Caleg, Mahfud Setuju Usulan KPU

Senin, 9 April 2018 — 17:45 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (cw4)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (cw4)

JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan kesetujuannya terkait usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai calon legislatif (caleg).

Namun, Mahfud kurang setuju dalam konteks produk hukum yang akan digunakan untuk mengatur usulan KPU tersebut. Menurutnya KPU tidak perlu menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan harus berpedoman pada Undang-undang yang telah ada.

“Larangan KPU terkait eks napi tidak boleh maju itu wewenang UU, isinya bagus, mantan napi itu dilarang menjadi caleg, tapi kalau KPU yang melarang itu salah, karena untuk mencabut hak asasi itu harus dengan UU, bukan dengan PKPU,” paparnya di Gedung MPR-DPR-RI Senayan, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Lebih lanjut Mahfud menjelaskan, apabila KPU tetep bersikeras untuk mengeluarkan PKPU, maka hal itu akan berdampak kepada ketidakpastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. “Itu bisa jadi masalah hukum di lapangan nanti, lebih baik dengan Undang-undang saja,” ujarnya.

Sementara Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo menilai, KPU perlu mengacu pada undang-undang yang ada, yaitu Undang-undang no 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Undang-undang no 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Selain itu, Bamsoet pun menyindir langkah KPU ini sebagai langkah untuk menaikkan rating agar dipandang seperti KPK. “Yaa andaikan mau dipandang kaya KPK, disukai supaya retingnya naik ya silahkan,” tutupnya. (cw4/yp).